"Kalau (Kepala) dinasnya mau diganti. UPT-UPT yang ada di bawah Dinas Kebersihan. Ini juga dievaluasi pengawasannya," kata Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (16/6/2015).
Selain menyewakan, persoalan sedot tinja ini disebutnya 'kacau balau'. Operator swasta yang direkrut Dinas Kebersihan pun kerap membuang kotorannya tak sesuai ketentuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, ia berencana untuk meminta PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) mengambil alih pengoperasian jasa tersebut. Namun ia belum merinci soal pengambilalihan tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa seharusnya warga yang menggunakan jasa sedot tinja harusnya tak perlu membayar alias gratis. Karena itu, ia meminta warga untuk melaporkan jika dimintai pungutan.
"Selama ini belum ada laporan yang masuk, bagusnya ya dia (warga) lapor siapa yang meras," pungkasnya. (bil/dra)











































