"Kita luruskan bahwa dana aspirasi itu sebutan di luar. Kita tidak anggap ada dana aspirasi. Yang kita anggap adalah UP2DP," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi, Selasa (16/6/2015).
UP2DP dinilai mampu menjawab kesenjangan pembangunan yang saat ini masih ada. Anggota DPR yang turun ke dapil saat reses dianggap bisa menyalurkan aspirasi yang kadang belum terdengar itu.
"Kita setuju karena perencanaan pembangunan pemerintah saat ini belum bisa jawab kebutuhan nyata. Ada kesenjangan antara kebutuhan dan program. Ada disparitas yang akibatkan terkonsentrasinya pembangunan di daerah tertentu," ucap anggota Komisi X ini.
Sebelumnya, salah satu alasan penolakan dana aspirasi dari Fraksi NasDem adalah bahwa jumlah anggota DPR dari dapil DKI Jakarta lebih banyak daripada di daerah. Dengan demikian, jumlah dana yang didapat Jakarta tentu lebih banyak dibanding daerah.
Namun, menurut Dadang, wajar saja apabila Jakarta mendapat dana lebih banyak. Itu karena subjek pembangunan adalah manusia.
"Subjek pembangunan kan orang. Jakarta pasti lebih besar karena penduduknya banyak. Yang kita bangun manusia," ujar Dadang.
(imk/trq)











































