Jadi Dasar ERP, ERI Masih Terkendala Sinkronisasi Data

Jakarta - Korlantas Mabes Polri sedang membangun sistem Electronic Registration Identification (ERI). Sistem pendataan kendaraan tersebut bakal jadi salah satu landasan untuk Electronic Road Pricing (ERP).

"e-tol, ERP basicnya ERI, penyedia data yang lengkap dan akurat. ERI basicnya data. Kami sudah membangun infrastruktur di Jakarta, Jabar, Banten," kata Kakorlantas Mabes Polri Irjen Condro Kirono dalam dialog mengenai ERP di Gedung NTMC Polri, Jl MT Haryono, Jaksel, Selasa (16/6/2015).

Saat ini Korlantas masih terus melakukan pencocokan atau sinkronisasi antara Ditlantas dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di masing-masing provinsi. Pasalnya terdapat perbedaan data kendaraan antara dua institusi tersebut.

"Sistem pendataan kendaraan elektronik sudah dilakukan di masing-masing provinsi. ERI dibutuhkan di seluruh provinsi. Ada perbedaan pendataan antara Korlantas dengan Dispenda," kata Condro.

"Pada saat mengawali ERI kita undang seluruh Ditlantas dan Dispenda untuk menyamakan persepsi dan meninggalkan ego sektoralnya agar ada persamaan data. Ada beberapa daerah yang sinergitasnya bagus tapi masih ada juga yang belum solid. Pada pembangunan awal data itu Dispenda," sambungnya.

Korlantas, kata Condro, saat ini masih membangun sistem aplikasi ERI dengan basic web. Sistem elektronik disebutnya sangat diperlukan karena saat ini pelanggaran sudah dilakukan secara berjamaah sehingga sulit jika penataan hukumnya dilakukan secara manual.

"ERI penyedia data yang lengkap dan akurat untuk setiap lini khususnya tentang kendaraan dan lalu lintas. Pelanggaran dilakukan secara berbondong-bondong. Mungkin salah satu solusi penataan hukumnya menggunakan elektronik," tutur jenderal bintang 2 itu.

ERI diperlukan untuk mewujudkan kebijakan ERP agar bisa segera terlaksana. Data yang akan digunakan mengacu kepada data yang dimiliki Polda Metro Jaya sebab kendaraan yang melintas dari Jakarta juga datang dari daerah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Mengenai progres dari pembangunan ERP sendiri, menurut kepala UP ERP Leo Amstrong Manulu, kini sudah memasuki finalisasi verifikasi pola pengelolaan keuangan di BLUD. Pemprov DKI pun sudah beberapa kali melakukan live trial ERP ini.

"Kami masih coba mendalami kekurangannya apa. Kami juga sedang melakukan penyusunan materi pendukung, sedang dieksplorasi dan kumpulkan. Juga pemenuhan persyaratan teknis ERP dari Gubernur kepada Kemenhub," ujar Leo pada kesempatan yang sama. (ear/mok)