Dukung Dana Aspirasi DPR, PPP Djan Faridz Sindir NasDem Pahlawan Kesiangan

Indah Mutiara Kami - detikNews
Selasa, 16 Jun 2015 12:25 WIB
Foto: Agung Pambudhy / detikcom
Jakarta - Fraksi PPP kubu Djan Faridz mendukung wacana dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota. Sikap fraksi lain di DPR yang menolak pun dianggap sebagai pahlawan kesiangan.

"Saya sebagai ketua fraksi PPP menyatakan PPP mendukung. Tapi tidak dukung kalau dipegang oleh anggota DPR. Itu kan dananya dipegang eksekutif," kata Ketua Fraksi PPP, kubu Djan, Epyardi Asda saat dihubungi, Selasa (16/6/2015).

Epyardi menuturkan bahwa dana aspirasi ini untuk membantu pemerintah memeratakan pembangunan. Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan dianggap lebih bisa mendengar aspirasi daerah karena sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti rumah aspirasi, masa reses 5 kali setahun, dan staf ahli di dapil.

"Kalau seandainya tidak ada yang bisa dilakukan DPR, masyarakat akan mencemooh kami. Kalau usulan tidak ada yang bisa diperjuangkan masyarakat, anggapannya ini anggota kerjanya apa saja," ujarnya.

Epyardi mengungkapkan bahwa dana aspirasi DPR ini sudah dibahas oleh seluruh fraksi dan semuanya sudah 100 persen setuju. Ketua fraksi pun sudah dilibatkan.

Oleh sebab itu, dia mengaku heran dengan sikap anggota DPR lain yang tiba-tiba menolak dana aspirasi. Seperti diketahui, F-NasDem sudah menyatakan menolak wacana ini.

"Itu mau jadi pahlawan kesiangan, itu oknum. Itu pencitraan diri. Saat rapat setuju, tapi ada oknum yang tidak punya pendirian. Di DPR banyak yang sok jadi pahlawan kesiangan. Setelah banyak ditolak LSM, itu jadi pencitraan saja," ungkap Epyardi.

Fraksi NasDem menyebut dana aspirasi tak memberikan aspek keadilan dan pemerataan. Program ini dianggap tak adil bagi daerah yang jumlah anggota DPR dengan daerah pemilihan (dapil) lebih sedikit daripada dapil yang anggotanya banyak seperti Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Akan menimbulkan kesenjangan bagi daerah-daerah yang dapilnya lebih sedikit dari yang dapilnya banyak. Kebijakan ini tak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan yang adil merata," kata Sekretaris Fraksi NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung K2, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015). (imk/trq)