.webp)
"Jadi proses kronologis dari usulan program aspirasi daerah pemilihan berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Ada lebih dari tiga kali rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini, saya ditunjuk secara aklamasi," kata Taufik yang juga Ketua Tim UP2DP ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Sampai dengan tahap itu, menurut Taufik, semua fraksi setuju. Tak satupun fraksi menolak seperti saat ini. "Semua setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan," katanya.
"Dari kawan-kawan fraksi itu menyatakan kasihan teman-teman di Komisi I, III, dan XI yang tidak langsung bersinggungan dengan konstituen sedangkan di Komisi IV, V, dan VIII misalnya sangat dekat dengan masalah konstituen. Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemertaan dan itu semua fraksi setuju," imbuh Waketum PAN ini.
Tentang angka yang beredar saat ini sebesar Rp 20 miliar per anggota, Taufik menerangkan, memang dibuat sebagai batasan. Agar ada aspek keadilan setiap anggota DPR punya kesempatan mengusulkan program dengan alokasi yang sama.
"Nah batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp 20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan,"katanya.
Kini setelah ada penolakan dari masyarkat, menurut Taufik hanya perlu dilakukan sosialisasi. Tidak lantas ada parpol yang berbalik badan dan mengingkari kesepakatan bersama di DPR.
"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," pinta Taufik.
Di akhir penjelasannya, Taufik menegaskan tak ada anggota yang ngotot dengan program ini. Jika tidak setuju dengan program ini maka cukup tidak usah menggunakan haknya.
"Pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur MD3 dan sumpah janji anggota DPR. Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," pungkasnya.
Memang setelah isu dana aspirasi menuai penolakan dari masyarakat, sejumlah fraksi mulai goyah. Fraksi NasDem langsung menegaskan menolak dana aspirasi yang totalnya RP 11,2 triliun ini. Demikian pula PDIP yang menyuarakan agar program dana aspirasi DPR ini dikaji ulang.
(van/trq)
