Ini Isi Rapat KaBIN Marciano dengan Komisi I DPR

Jakarta - Komisi I DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman. Rapat ini merupakan raker terakhir Marciano sebagai KaBIN sebelum digantikan Letjen (Purn) Sutiyoso yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Marciano menjelaskan dalam raker yang digelar tertutup ini membahas penyerapan anggaran selama triwulan dan semester pertama 2015. Selain penyerapan, perencanaan anggaran yang dibutuhkan BIN untuk 2016 juga dibahas.

"Di mana BIN dengan Komisi I bicarakan rencana anggaran 2015. Ini sudah sejauh mana penyerapan anggaran kita? dan perencanan anggaran 2016 yang dibutuhkan BIN juga kita sampaikan, sebagai mitranya Komisi I," kata Marciano usai raker dengan Komisi II di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Dia mengatakan untuk anggaran 2016, sudah dibahas namun masih butuh beberapa proses tahapan. Menurutnya, anggaran tahun depan akan digunakan BIN sesuai fungsinya dalam mengantisipasi ancaman terhadap negara.

"Telah melalui suatu proses perencanan, dikaitkan dengan hakekat ancaman dan penugasan di masa datang. Pada tahun 2016 ini belum final, masih terus proses, masih membutuhkan beberapa tahap," ujarnya.

Terkait realisasi penggunaan anggaran selama 2015, menurutnya sudah mencapai angka 42 persen. Namun, ia enggan merincikan jumlah anggaran yang diterima BIN. Tapi, yang pasti, anggaran ini digunakan untuk kegiatan BIN.

"Realisasi 2015 sudah 42 persen. Ini kan sudah bulan enam, 42 persen angka yang baik. Digunakan untuk seluruh kegiatan BIN," tuturnya.

Adapun Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq menyebut anggaran BIN untuk 2015 mencapai Rp 2,6 triliun. Soal anggaran 2016, ia mengatakan pagu indikatifnya hanya Rp 2,01 triliun.

"Pagu indikatifnya cuma 2,01 triliun. Realisasinya tinggi (2015)," ujarnya.

Selain masalah anggaran, dia mengatakan dalam rapat juga disinggung persoalan Papua seperti dibukanya peluang untuk pers asing meliput di Bumi Cendrawasih itu.

"Kami lebih fokus di anggaran tapi cukup mendalam bahas Papua. Rekomendasi bahwa kami dorong BIN untuk menyampaikan pada presiden agar pemerintah segera merumuskan kebijakan dasar dan road map penyelesaian Papua," ujar Wakil Sekjen PKS itu.
(hat/erd)