Fraksi NasDem DPR Tolak Dana Aspirasi Rp 11,2 T

Jakarta - Program dana aspirasi Rp 20 miliar setiap anggota per tahun  yang diajukan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendapat kritikan dan penolakan. Kali ini penolakan dilakukan Fraksi NasDem di DPR. Maklum jika disetujui, maka dalam setahun untuk 560 anggota DPR harus dikucurkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun.

Fraksi NasDem menyebut dana aspirasi tak memberikan aspek keadilan dan pemerataan. Program ini dianggap tak adil bagi daerah yang jumlah anggota DPR dengan daerah pemilihan (dapil) lebih sedikit daripada dapil yang anggotanya banyak seperti Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Akan menimbulkan kesenjangan bagi daerah-daerah yang dapilnya lebih sedikit dari yang dapilnya banyak. Kebijakan ini tak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan yang adil merata," kata Sekretaris Fraksi NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung K2, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Kemudian, dia juga menyinggung dana aspirasi ini berpotensi terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. Terkait peran DPR sebagai fungsi anggaran, Fraksi NasDem menilai tak perlu orang-perorangan untuk mengusulkan dan memiliki budget.

"Hal ini bisa menimbulkan kerancuan anggaran," tuturnya.

Maka, Fraksi NasDem juga meminta agar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan peraturan Tata Tertib DPR direvisi agar menyesuaikan dengan tugas pokok anggota dewan.

"Masa reses yang cukup panjang dalam setiap masa sidang dapat mengganggu kinerja DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi," sebutnya.

Dalam pernyataan sikap ini, Syarief ditemani sejumlah kader NasDem seperti Sekjen Patrice Rio Capella, Ketua Fraksi Viktor Laiskodat, Wakil Ketua Fraksi Johnny G Plate. (hat/erd)