JK Sebut Australia Tidak Beretika Soal Bayar Awak Perahu Migran

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Senin, 15 Jun 2015 12:57 WIB
Foto Wapres Jusuf Kalla (Agung/detikcom)
Jakarta - Australia membayar ribuan dolar pada tiap kru kapal penyelundup manusia agar membawa kembali pengungsi dari Myanmar, Sri Lanka dan Bangladesh kembali ke Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Australia itu tidak beretika.

"Namanya kan menyogok kan artinya kan. Orang saja menyogok salah apalagi negara menyogok, tentu tidak sesuai dengan etika-etika yang benar daripada hubungan bernegara," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/6/2015).

"Ya kan baru muncul dipermukaan kan. Indonesia mempertanyakan itu," tambahnya.

JK mengatakan pihak TNI AL dan keamanan akan terus berupaya untuk melakukan penjagaan perbatasan di Australia. "Itu jangan lupa luas Australia-Indonesia luas sekali, dia punya perbatasan. Luas sekali sepanjang Hindia itu, bagaimana caranya?" kata JK.

Pada kesempatan itu, JK menilai pihak Australia masuk dalam ketegori human traficking soal pengungsi dan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "PBB kan punya aturan tentang pengungsi dan itu Australia termasuk yang tandatangan di konvensi itu, Indonesia malah tidak," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Australia membayar kru kapal penyelundup manusia dari Indonesia. Australia membayar ribuan dolar pada perahu tujuan Selandia Baru itu agar itu kembali ke Indonesia.

Perdana Menteri Tony Abbott tidak membantah laporan yang menyebutkan bahwa sebuah kapal Angkatan Laut Australia membayar awak perahu pengangkut migran yang menuju Australia untuk kembali ke Indonesia. Dalam wawancara dengan stasiun radio 3AW pada Jumat (12/06) pagi waktu setempat, Abbott tidak menepis ketika ditanya soal pembayaran kepada awak perahu untuk memutar balik ke Indonesia.

Dia justru mengatakan personel imigrasi telah mengembangkan strategi kreatif untuk menghentikan kedatangan perahu-perahu pengangkut migran.

"Kami telah menghentikan perdagangan (manusia) dan kami akan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan itu tetap berhenti," kata Abbott. (fiq/mok)