DetikNews
Minggu 14 Juni 2015, 11:40 WIB

NU Gelar Munas untuk Matangkan Materi Muktamar

Rivki - detikNews
NU Gelar Munas untuk Matangkan Materi Muktamar
Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Minggu (14/6/2015), akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Pembukaan dilangsungkan di Masjid Istiqlal, Jakarta, oleh Presiden Joko Widodo.
 
“Kurang lebih ada sekitar 40 ribu Nahdliyin akan hadir di pembukaan hari ini,” kata Sekretaris Jenderal PBNU, H. Marsudi Syuhud, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (14/6/2015).
 
Marsudi menambahkan, Munas Alim Ulama ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan untuk mematangkan materi yang akan dibahas di Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama mendatang. “Setelah pembukaan di Istiqlal, Munas akan dilaksanakan di Gedung PBNU. Hadir sebagai peserta adalah Rais Syuriyah dan Katib seluruh PWNU se Indonesia, dan anggota Pleno PBNU,” tambahnya.
 
Lebih lanjut mengenai materi pembahasan Munas, Marsudi menjelaskan, di antaranya adalah hal-hal menyangkut masail diniyyah yang akan dibahas di Muktamar mendatang, yaitu yang masuk kelompok Maudlu’iyyah, Waqi’iyyah, dan Qonuniyyah.
 
“Termasuk nanti juga dibahas adalah Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan keputusan Rapat Pleno NU di Wonosobo dan Munas NU di Jakarta sebelumnya. Nanti akan dibahas tata cara pemilihan Rais ‘Aam dengan menggunakan metode Ahlul Halli wal Aqdi,” jelas Marsudi.
 
Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan dilangsungkan di Jombang, Jawa Timur, 1 – 5 Agustus 2015 mendatang. 4 pesantren menjadi lokasi bersama Muktamar, yaitu Darul Ulum, Bahrul Ulum, Denanyar, dan Tebuireng. Beberapa masalah yang akan dibahas di Muktamar NU dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu Maudlu’iyyah (tematik), Waqi’iyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Permasalahan yang masuk kelompok Maudlu’iyyah antara lain Manhajul Istimbath, Khasais Aswaja, pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
 
Masalah yang masuk di kelompok Waqi’iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fiqh, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.
 
Sementara permasalahan yang masuk kelompok Qonuniyyah antara lain perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU perlindungan umat beragama, hutang luar negeri, dan pamberlakuan pasar bebas.




(rvk/nal)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +