Anggota DPR Diminta Fokus Kerja Dibanding Minta Dana Aspirasi Rp 20 M

Jakarta - Pengajuan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota dewan di DPR menuai kritik. Permintaan ini dinilai rentan korupsi, tumpang tindih dan menambah kerjaan DPR karena harus mengawasi realisasi dana tersebut di daerah.

Daripada menambah kerjaan dan berpotensi masuk bui, anggota DPR minta untuk maksimal bekerja di gedung parlemen. Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan anggota dewan akan lebih 'dikenang' bila berperan banyak di DPR dibanding mengurusi dana aspirasi.

"Sekarang kan anggota DPR diberi hak untuk mengajukan 1 rancangan undang-undang. Ya kenapa tidak maksimal di situ saja. Misalnya Budiman Sudjatmiko yang memperjuangkan RUU Desa," kata Sebastian usai diskusi di rumah makan Gado-Gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (13/6/2015).

Langkah Budimandinilainya lebih baik daripada mengajukan dana aspirasi. Jika RUU tersebut berhasil disahkan oleh DPR, masyarakat akan mengenang anggota dewan bersangkutan sebagai 'pahlawan mereka'.

Dalam lingkup yang lebih kecil, perjuangan anggota DPR bisa dilakukan di tingkat komisi. Setelah mengajukan, anggota DPR tersebut harus mengawal programnya hingga disetujui.

"Perjuangan itu akan diketahui. Itu baru keren. Direncanakan dengan baik, itu punya dasar, masuk dalam perencanaan umum dan bukan seolah-olah datang membawa uang seperti kalau dana aspirasi disahkan," ujar Sebastian.

(bil/fdn)