Dana Aspirasi Pernah Diusulkan DPR Periode Lalu, Tapi Ditolak Publik

Jakarta - DPR melalui Badan Anggaran dan Badan Legislasi mengusulkan adanya dana aspirasi yang dikemas dalam 'Program Pembangunan Daerah Pemilihan'. Usulan itu pernah mencuat di DPR periode lalu, namun batal terealisasi karena penolakan dari masyarakat.

"Di masa kepemimpinan kami dulu, memang pernah ada usulan dana aspirasi. Namun karena derasnya kritikan publik, maka kami pimpinan DPR dan fraksi memutuskan tidak meneruskan dana aspirasi itu," kata mantan pimpinan DPR Priyo Budi Santoso di sela diskusi tentang BIN di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Priyo menjelaskan, usulan saat itu sudah sampai dibicarakan dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan besaran sekitar Rp 10-15 miliar (saat ini Rp 20 miliar), bahkan peraturannya sudah hampir rampung. Namun penolakan publik tadi membatalkan rencana DPR.

"Sekarang dana aspirasi itu sudah punya payung hukum di UU MD3. Jadi payung hukum itu dasar yang bisa digunakan DPR kalau mau menggunakan dana aspirasi," ujarnya.

"Memang menimbulkan polemik apakah dianggap perlu DPR menggunakan wewenang itu, yang dari segi UU kurang baik karena nanti akan meruju pada pertanyaan yang menimbulkan polemik," imbuh politisi Golkar itu.

Pertanyaan dimaksud salah satunya, apakah dana aspirasi itu betul-betul untuk masyarakat luas di daerah pemilihan atau anggota DPR hanya menyasar para pendukung dan tim suksesnya selama Pemilu Legislatif.

‎"Anggota DPR kan punya keuntungan minimal politik karena yang dibawa ke konstituen," ucapnya.

"Bahwa program ini untuk konstituen publik, kita yakini itu. Tapi bagaimana anggota DPR menjelaskan bahwa dana itu betul-betul ‎disalurkan tidak sekedar untuk timses atau pendukung tertentu," imbuh politisi yang pernah 17 di DPR itu. (bal/erd)