Bawaslu Soal Pilkada: Kita Ingin Jamin Anak Buah Tak Terjerat Administrasi

Jakarta - Persoalan belum cairnya anggaran pilkada serentak rupanya dikhawatirkan berdampak pada para pegawai Bawaslu dan KPU. Seperti yang disampai Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron yang ingin menjamin anak buahnya aman dari jeratan administrasi.

"Kita ingin menjamin anak buah aman, pemilu lancar dan mereka tidak terjerat administrasi," kata Daniel di acara diskusi bertajuk 'Dampak Anggaran dan Melemahnya Pengawasan Daftar Pemilih' di kantor PARA Syndicate, Jl Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).

‎Hingga kini, ada 111 daerah yang menyelenggarakan pilkada namun belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Bawaslu. Sehingga dikhawatirkan pengawasan pelaksanaan pilkada melemah.

"‎Bawaslu tidak jadi pelaksana langsung, kita berfungsi pusat kendali pengawasan nasional. Menyampaikan kepada publik hal-hal yang terjadi di daerah. Jangan sampai nanti mereka kehilangan momentum. Bawaslu akan sampaikan itu dan KPU akan monitoring," ujar Daniel.

Daniel sebelumnya menyatakan 111 daerah belum menandatangani NPHD yang berfungsi untuk mencairkan anggaran. Berbeda dengan KPU, yang menyisakan 11 daerah yang belum menandatangani NPHD.

"Sampai tadi malam, untuk Pilgub sudah teken semuanya 9 provinsi, kabupaten itu 126, kota itu 23, total 158 daerah sudah teken NPHD. Sisa 111 daerah di tingkat kabupaten/kota," kata Daniel.

(vid/bpn)