Pilkada Serentak Terancam Anggaran yang Belum Cair

Jakarta - Tahapan proses pilkada serentak sudah berjalan pada Juni ini. Namun penyelenggaraannya dihantui oleh ancaman anggaran yang datang terlambat atau bahkan tak bisa dicairkan.

"Kami melihat kecenderungan tersendatnya pengucuran anggaran pilkada. Itu ancaman bagi proses demokrasi lokal kita. Tanpa anggaran yang sesuai, tentu saja proses yang telah disusun ini bisa kacau," kata Ketua bidang Riset PARA Syndicate Toto Sugiarto, Kamis (11/6/2015).

Toto menyampaikan hal ini dalam acara diskusi bertajuk 'Dampak Anggaran dan Melemahnya Pengawasan Daftar Pemilih' di kantor PARA Syndicate, Jl Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara ini Komisioner KPU Ida Budhiarti dan Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron.

"‎Anggaran untuk KPU mungkin sudah semua ditandatangani, tapi banyak yang baru tandatangan saja. Pengucuran dananya ada yang baru sebagian atau belum dikucurkan. Di pengawasan, ada 111 daerah yang bahkan belum tandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD)," tambah Toto.

Toto menilai hal tersebut bisa membuat sektor pengawasan pilkada yang ditangani oleh Panwaslu dan di-monitoring oleh Bawaslu melemah. Melemahnya pengawasan bisa berujung pada potensi kecurangan yang semakin besar.

‎"Padahal tahapan kan sudah dimulai, untuk daerah yang anggarannya belum turun tentu saja mengganggu. Kami mendesak agar kebijakan daerah mencicil itu dibatalkan, dan anggaran itu dilunasi saja kenapa sih?" ujar Toto.

Kemudian Toto menilai masalah anggaran pilkada serentak yang belum cair di tengah proses yang sudah berjalan merupakan kesalahan DPR. Hal ini karena para anggota dewan di Senayan, dinilai Toto, terlambat memutakhirkan UU Pilkada.

"Kami mendesak stakeholders, itu Pemda, Kemendagri dan DPR untuk bisa memproses ini dengan cepat agar pilkada tidak terganggu. Sehingga tahapan pilkada di 269 daerah bisa lancar," ucap Toto.

(vid/bpn)