.webp)
KedaiKOPI melalui melakukan survei dan polling melalui situs www.unegunegpolitik.com pada kisaran 29 Mei - 8 Juni 2015 yang diikuti 249 pemilih. Ada 133 pemilih (53,41 persen) menyatakan Presiden perlu mengganti 1-5 menteri.
"Sedangkan 64 pemilih (25,7 persen) menginginkan Jokowi mengganti 6-10 menteri, 14 pemilih (5,62 persen) ingin 11-15 menteri dan 6 responden (2,41 persen) yang menginginkan pergantian 16-25 menteri. Menariknya, ada 32 responden (12,85 persen) yang mengharapkan Jokowi merombak semua menterinya," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina yang juga jubir kedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam siaran pers, Kamis (11/6/2015).
Hendri Satrio mengatakan hasil polling ini merupakan hasil tindak lanjut dari polling sebelumnya. Dari polling sebelumnya, 96,5 persen pemilih menyatakan Jokowi perlu merombak kabinetnya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
"Polling ini juga sejalan dengan survei tatap muka KedaiKOPI sebelumnya yang bertajuk "Pesan Rakyat untuk Jokowi-JK. Survei ini melibatkan 450 responden di Jabodetabek yang berlangsung pada 24-30 April 2015. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan sampel dipilih secara acak," kata Hendri.
Hasilnya, 56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37 persen masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Sebagian besar masyarakat, dalam survei itu, menginginkan reshuffle setelah satu tahun masa pemerintahan. Hendri mengatakan masyatakat berharap jabatan menteri nantinya setelah dilakukan reshuffle diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan profesional. Sekitar 48 persen masyarakat mendukung penambahan alokasi jatah bagi para profesional di kabinet Jokowi-JK.
"KedaiKOPI telah menggelar beberapa polling melalui situs www.unegunegpolitik.com dan www.kedaikopi.co seperti wacana perombakan kabinet, kinerja kabinet, jatah komisaris relawan, sikap Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI serta figur kepala daerah yang berpotensi menjadi pemimpin nasional. KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua stake holder di masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik," pungkas Hendri.
(bpn/van)
