Pasang Pen Tanpa Izin Pasien, RS di Bandung Digugat Rp 7 Miliar

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 10 Jun 2015 17:52 WIB
Jakarta - Gara-gara memasang pen tanpa seizin pasien, Rumah Sakit (RS) kenamaan di Bandung digugat. Namun gugatan senilai Rp 7 miliar itu kandas.

Kasus bermula saat Dwi Meilesmana berolahraga voli pada 31 Mei 2011 malam. Tiba-tiba saja lutut kiri Dwi terkilir dan segera dilarikan ke RS terdekat dan dirawat inap. Hasil rontgen menunjukkan tulang kaki kiri Dwi dinyatakan baik, tidak ada fraktur. 

Pada 8 Juni 2011, Dwi dirujuk ke RS yang lebih besar yang memiliki MRI. Setelah dilakukan MRI dinyatakan 'suspect intrasubstance tear maniscus lateral, ACL tear disertai MCL tear hemarthrose. Adapun penampakan luar tidak lagi bengkak.

Namun menurut dokter yang memeriksa, harus dilakukan operasi terhadap lutut Dwi jika tidak mau mengalami kelumpuhan. Dwi percaya dengan diagnosa dokter dengan jaminan akan sembuh total setelah 3 bulan setelah rekonstruksi ACL tersebut.

Lantas dilakukan operasi pada 1 Juli 2011 selama 3 jam. Dwi dibius total dan begitu bangun mengalami rasa sakit yang luar biasa. Bahkan menurut salah seorang perawat, Dwi diberi sejenis morfin supaya menghilangkan rasa sakitnya.

Pada 6 Juli 2011 kaki Dwi dilakukan rontgen lagi dan betapa kagetnya Dwi karena sudah terpasang 2 pen screw yang sangat besar dan dokter menyatakan pen itu akan terpasang seumur hidup. Padahal Dwi tidak pernah diberitahu akan dipasang pen. Akibat operasi ini, Dwi juga mengalami rasa sakit berkepanjangan.

Karena rasa sakitnya tidak kunjung sembuh, Dwi lalu konsultasi ke berbagai dokter untuk mendapatkan second opinion. Pada 17 Oktober 2011 ia melakukan MRI di rumah sakit kenamaan di Jakarta Selatan. Hasilnya, ditemukan vertikal ACL graft karena pemasangan screw dan implant yang ditanam jauh dari standar medis. RS tersebut lalu menganjurkan melakukan operasi ulang.

Atas temuan itu, Dwi mendatangi lagi RS pertama yang memasang pen tanpa izinnya. Anehnya, RS itu malah memberikan rujukan untuk operasi di RS lain dan menawarkan untuk membantu biaya operasi ulang. Mendapati layanan tersebut, Dwi memilih melakukan operasi ulang di Jakarta Selatan pada Juli 2012. Tapi karena sudah salah dari awal, alhasil Dwi mengalami cacat seumur hidup.

Atas apa yang dialami, Dwi meminta pertanggungjawaban terhadap RS di Bandung. Tapi karena cara kekeluargaan tidak menemui titik temu, Dwi mengajukan gugatan dengan meminta ganti rugi Rp 7 miliar. Tapi apa kata Pengadilan Negeri (PN) Bandung?

"Menolak gugatan untuk seluruhnya," putus majelis PN Bandung sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (10/6/2015).

Duduk sebagai ketua majelis Amron Sodik dengan anggota Maringan Marpaung dan Rinu Sesulih Bastam. Ketiganya menyatakan para dokter telah berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin mendiagnosa Dwi sehingga bukan perbuatan melawan hukum. 

"Melihat rekaman CD yang diambil dari CCTV yang terpasang di RS telah terlihat secara jelas para dokter telah dapat berjalan denganbaik meskipun tidak sempurna. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli bahwa dalam suatu tindakan operasi terhadap pasien maka kesembuhan pasien tidak akan seperti semula sebelum adanya tindakan operasi," putus majelis pada 12 Februari 2015.

Atas putusan itu, Dwi mengajukan banding pada 4 Maret 2015. (asp/try)