"Kami sangat menghargai undangan dari pansel KPK. Semoga pansel KPK bisa bekerja dengan maksimal. Tapi sebaiknya kantornya jangan di Setneg," kata Din sebelum pertemuan di kantor Setneg, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).
"Akan ada kesan lain yang muncul. Lebih bagus di kantor KPK. Kalau tidak ada tempat, bisa bergantian di kantor Muhammadiyah dan NU," lanjut pria dengan nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu.
Din meminta Pansel merekrut pimpinan yang bisa mengubah KPK secara kelembagaan ke arah lebih baik. Termasuk mereka yang tidak berafiliasi dengan partai politik.
"Harus orang yang merdeka. Tidak dijajah oleh pihak tertentu," jelasnya.
Din juga mematok kriteria lain sebagai syarat menjadi pimpinan KPK. Di antaranya jujur, berani, dan memiliki kapabilitas untuk menjadi pimpinan.
(rna/fdn)
