.webp)
Saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015), Plt Ketua KPK menuturkan bahwa realisasi anggaran belanja tahun 2015 hingga tanggal 5 Juni adalah sebesar Rp 185,196 miliar. Rinciannya adalah untuk pencegahan sebesar Rp 4,336 miliar dan penindakan sebesar Rp 9,480 miliar.
Menurut Ruki, anggaran penindakan bisa besar terealisasi karena banyak kasus yang matang untuk dilanjutkan. Oleh sebab itu, banyak anggaran yang tersedot.
"Penindakan tergantung banyaknya laporan. Yang ditindaklanjuti matang, sedot anggaran cepat," ucap Ruki.
Di sisi lain, program pencegahan agak tersendat. Hal itu diakui langsung oleh Ruki.
"Terkait pencegahan, jujur saja ada dinamika sejak Januari sampai ada pelambatan dalam kerja. Saya mengakui itu. Saya tidak mau munafik. Karena proker banyak yang tidak berjalan, karena ada dinamika organisasi yang tidak menguntungkan," paparnya.
Di sesi tanya jawab, anggota F-PDIP Ichsan Soelistio bertanya tentang rincian anggaran yang diajukan oleh KPK. Salah satunya adalah tentang dana yang dikucurkan untuk sejumlah organisasi masyarakat.
"Ada 35 organisasi masyarakat madani yang lakukan program integritas nasional. Siapa yang terima? Ini Rp 20 sekian miliar. Biasanya kan KPK bicara, langsung LSM beri dukungannya. Ini siapa yang 35?" ucap Ichsan.
Usai rapat, Ruki menjelaskan bahwa KPK memiliki program sosialisasi tentang pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Program itu melibatkan sekolah, PTN dan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelenggarakan acara.
Ada pula kegiatan yang bertujuan untuk menggencarkan pencegahan korupsi di bidang sumber daya alam. LSM peduli lingkungan itu diajak bermitra untuk mensosialisasikan program ini.
"Ada pegiat pelestarian alam di daerah, kita undang untuk bekerja sama melakukan sosialisasi," ujar Ruki.
(imk/fdn)
