DPP PBR Sesalkan Kisruh Raker DPR-Kejagung

Jakarta - DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) menyesalkan kericuhan yang terjadi dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan III DPR dengan Kejagung. Padahal kritikan maupun evaluasi merupakan fungsi pengawasan legislatif.Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PBR Djafar Badjeber dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (19/2/2005). "Saling bersitegang antara anggota DPR (legislatif) dengan Kejaksaan (eksekutif) juga sebuah cermin benih-benih pengawasan legialatif terhadap eksekutif sebenarnya mulai tumbuh," ujarnya. Namun, lanjut Djafar, benih-benih itu ternoda oleh sikap emosional aparat kejaksaan yang merasa tersinggung dengan pernyataan anggota DPR Anhar. Anhar mengibaratkan jaksa agung sebagai ustadz di kampung maling."Padahal kritikan maupun evaluasi merupakan pelaksanaan fungsi legislatif. Hal itu sebenarnya merupakan kejadian biasa-biasa saja. Namun, menjadi aneh ketika hal-hal yang biasa berubah menjadi kericuhan," katanya. Sebagai eksekutif, lanjut Djafar, seharusnya jaksa agung berterima kasih atas kritikan yang disampaikan oleh anggota DPR. Ketersinggungan akibat kritik legislatif adalah bukti bahwa Kejagung khususnya jajaran di bawahnya tidak siap melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kinerja. (rif/)