.webp)
Dari jumlah itu, Rp 45 miliar dialokasikan untuk anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian PANRB sendiri Rp 160 miliar, turun Rp 3 miliar dibanding tahun 2015. Menurut Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, penurunan anggaran itu bagian dari upaya mengefisiensikan kinerja birokrasi di Indonesia.
“Revolusi mental tidak terpaku pada besarnya anggaran, tetapi justru sebaliknya bagaimana mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental pada seluruh aparatur negara,” kata Yuddy dalam rapat komisi II di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/5/2015).
Hal itu menjawab keraguan Komisi II bahwa program revolusi mental di Kementerian PANRB akan mengalami kesulitan karena jumlah anggarannya kecil. Hal itu mengingat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PNS sebanyak 4,3 juta orang lebih.
“Revolusi mental adalah upaya mengubah pola pikir (mindset) aparatur negara agar berkomitmen menjalankan pengabdiannya dengan sungguh-sungguh pada negara, bukan pada berapa besar anggaran yang digunakan. Inilah tujuan efisiensi yang tengah kami lakukan,” ujar politisi Hanura itu.
Yuddy memaparkan, besaran anggaran yang diajukan Kementerian PANRB itu akan digunakan untuk percepatan pelaksanaan tiga program kerja utama, yaitu pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PANRB.
Selain itu, Yuddy juga menyinggung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dinilai lebih mendesak untuk dilakukan penambahan pagu anggaran dibandingkan Kementerian PANRB, mengingat pentingnya fungsi pengarsipan dalam reformasi birokrasi di Indonesia.
“ANRI perlu melakukan peremajaan sistem dan infrastruktur penunjang agar tercapai cita-cita birokrasi yang sehat,” ucap menteri yang belakangan punya perhatian pada masalah masyarakat seperti di Bogor dan Bali.
(bal/dha)
