Jaring Calon Kepala Daerah, Ini Kata Gerindra Soal 'Uang Perahu'

Jakarta - Satu bulan lagi tepatnya 26 sampai 28 Juli pendaftaran calon kepala daerah sudah dibuka. DPP Partai Gerindra sudah memutuskan calon kepala daerah di mayoritas kabupaten/kota termasuk provinsi, dan menyisakan beberapa daerah yang masih pertimbangkan koalisi.

"Kita masih penjaringan, tapi sebagian besar sudah ada keputusan, jadi tidak serentak," kata ketua DPP Gerindra Desmon Junaidi Mahesa saat dihubungi, Senin (8/5/2015).

Desmon mengatakan, semua calon kepala daerah diputuskan oleh DPP atas masukan dari pengurus kabupaten/kota dan provinsi. Beberapa daerah yang belum diputuskan karena masih menunggu format koalisi.

"Persoalan ini jadi tidak tuntas banget itu karena banyak calon-calon yang berharap bisa berkendara memakai Golkar dan PPP. Jadi menurut saya semua partai ada yang sudah final dan ada yang belum, karena masih ada kekurangan syarat calon-calon di tingkat kab/kota dan provinsi. Masalah syarat (pencalonan) itu yang membuat kami mengganggu dalam membuat keputusan," ujarnya.

Syarat dimaksud adalah syarat jumlah kursi‎ bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah, yaitu 20 persen jumlah kursi dewan atau 25 persen suara nasional. Kendala dimaksud karena PPP dan Golkar belum ada kepastian ikut Pilkada.

"Kita rasional, menurut survei ternyata kader kami tidak maksimal maka kita koalisi dengan siapa saja," tutur anggota komisi III DPR itu.

Saat ditanya soal 'uang perahu' atau 'mahar' yang merujuk pada istilah yang diperuntukkan bagi calon kepala daerah yang harus menyetor sejumlah uang ke partai, Desmon mengatakan DPP Gerindra tak membuat kebijakan itu.

"Itu tergantung daerah, tapi DPP tidak membuat kebijakan karena kita hanya seleksi di tingkat apakah orang ini ke depan akan ganggu pengembangan partai, apakah yang akan direkomendasikan ini akan mengganggu saat 2019 pileg dan pilpres," paparnya.

Soal pertimbangan daerah dimaksud, Desmon menyebut bukan 'mahar', tapi kebutuhan untuk kegiatan selama Pilkada terutama kampanye. Dalam hal ini untuk membiayai mesin partai dalam pemenangan.

"Daerah punya pertimbangan lain. Lebih kepada 'oh orang ini kalau mau menang perlu biaya berapa, bantu nggak ke partai," imbuh politisi asal Banten itu.


(bal/erd)