.webp)
Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Minggu (7/6/2015), Indonesia menyatakan bahwa salah satu model blue economy yang ada di Lombok dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pembahasan pengelolaan laut secara berkesinambungan dan terintegrasi. Pada kesempatan intervensi dalam PTM Blue Week 2015 ini, Indonesia juga menyampaikan adanya strategi maritim baru berdasarkan lima pilar yang fundamental, yaitu budaya maritim, ekonomi maritim, infrastruktur maritim, keamanan maritim dan diplomasi maritim.
Pada intinya Indonesia bergerak maju dengan konsep Global Blue Economy and Blue Growth, di mana telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Lombok sebagai program percontohan Blue Growth Initiative dengan berbagai kegiatan terpadu pengembangan kelautan dan perikanan, wisata bahari, konservasi dan pelestarian lingkungan, seperti pelestarian bakau, serta penyediaan infrastruktur dasar.
PTM Blue Week ini merupakan pertemuan puncak dari rangkaian acara Blue Week di Lisabon. PTM Blue Week dibuka oleh Menteri Pertanian dan Kelautan, Ms. Assunção Cristas; Menteri Energi, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup, Mr. Jorge Moreira da Silva; dan Menteri Luar Negeri, Mr. Rui Machete. PTM ini dihadiri oleh 42 pejabat setingkat menteri atau wakil menteri yang membidangi kelautan dan perwakilan organisasi internasional, termasuk RRT, Amerika Serikat, Palestina, Timor Leste, Brazil, Filipina, Spanyol, Jerman, Belgia, Belanda, Islandia, Norwegia, Polandia, Italia, Siprus, Maroko, Aljazair, Angola, Bangladesh, PBB, OECD, FAO, UE, dan CPLP.
PTM Blue Week menghasilkan dokumen kesepakatan Declaration of Ministerial Meeting of the Blue Week 2015. Dalam Declaration of Ministerial Meeting of the Blue Week 2015, terdapat 3 hal penting yang perlu digarisbawahi yakni kesepakatan tentang Maritime Spatial Planning and Management yang berguna sebagai tolok ukur mengendalikan pemanfaatan ekosistem sumber daya kelautan dan kemaritiman yang berkelanjutan; Financing Blue Economy yang diharapkan dapat terbentuknya mekanisme dan sumber pembiayaan program Blue Economy yang berkelanjutan; dan perlunya penetapan Ocean Governance di mana mencakup juga kebijakan maritim dunia yang terintegrasi dengan sektor lainnya di mana bidang kelautan dan kemaritiman memainkan peran yang sangat penting pada kehidupan. Indonesia menyadari bahwa masalah yang berkaitan dengan laut dan samudera terkait erat dan saling terkait, dan perlu diperhatikan secara holistik.
(imk/hat)
