.webp)
Jadwal rapat paripurna HMP rencananya dilakukan pekan depan. Hak yang bisa berujung pemakzulan itu harus disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 atau 75% dari 106 anggota DPRD DKI, yakni 79,5 orang, atau dibulatkan 80 orang. Kemudian usulan HMP itu harus disetujui minimal 2/3 atau 67% dari anggota yang hadir (80 orang), yakni 53 orang.
Dari total 9 fraksi yang ada di DPRD, Fraksi PDIP (28 orang), Hanura (10 orang), PKB (6 orang), dan NasDem (5) sudah secara tegas menyatakan menolak HMP. Total jumlah anggota DPRD dari 4 fraksi itu 49 orang. Artinya, sudah 46% anggota DPRD yang menolak.
54% Sisanya atau 57 anggota DPRD dari Fraksi Demokrat-PAN, Golkar, Gerindra, PPP, dan PKS pun belum tentu bulat mendukung HMP Ahok. Tengok saja sikap PAN yang belum pasti. PAN baru akan menyatakan sikapnya di last minutes.
Empat fraksi ini menyampaikan alasannya menolak HMP untuk Ahok. Ada yang memberi kesempatan Ahok bekerja 5 tahun, ada yang menilai HMP sekadar dagelan hingga ada yang bertekad fokus bekerja demi rakyat.
Berikut janji 4 fraksi itu:
1. Kasih Ahok Waktu 5 Tahun
|
|
"HMP bagi kita dari awal tidak pernah berpikir ke sana. PDIP membangun budaya politik menghargai rakyat. Kita kasih waktu 5 tahun biar rakyat yang menentukan," ujar Jhony saat dihubungi Sabtu (6/6/2015).
Dia menyebut saat hak angket digulirkan di DPRD, tidak pernah ada niat melakukan pemakzulan. Angket hanya untuk mengklarifikasi kebijakan yang diputuskan Ahok. Karena itu niat sejumlah fraksi menggulirkan HMP dinilai berlebihan.
Apalagi HMP diyakini tidak akan kuorum karena sejumlah fraksi Koalisi Indonesia Hebat bakal menolaknya.
"Tidak akan tercapai HMP. Kami menghargai kawan-kawan, tapi mereka juga harus menghargai sikap kami. Ada 4 fraksi yang tidak setuju HMP yaitu PDIP, NasDem, PKB dan Hanura," sambungnya.
Disinggung soal peran Wagub Djarot untuk menjembatani 'perseteruan' DPRD dengan Ahok. Jhony menilai gubernur dan wagub memang harus saling menopang.
"Kita ingin ada kesadaran masing-masing pihak (DPRD-Pemprov) melakukan pertemuan yang sifatnya konsultatif. Kita enggak menyalahkan siapa-siapa karena penyelesaian ini harus muncul dari kedua belah pihak. Kalau kedua pimpinan menyadari akan keluar kemitraan, sama-sama proaktif," tutur Jhony.
2. HMP Cuma Dagelan
|
|
PKB masih bersikap menolak HMP, jadi bukan hanya PDIP dan Hanura saja yang menolak HMP.
"Bilang ke Pak Prasetio, janganlah menganak-tirikan PKB," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Kamis (4/6/2015).
Karena PKB menolak HMP, PKB tak akan datang ke rapat paripurna tentang HMP nanti. Harapannya, agar rapat paripurna soal HMP itu tidak kuorum.
"PKB tak akan datang paripurna. Bila saja PDIP dan PKB tak datang, itu sudah tidak kuorum," ujar Hasbiallah.
Namun, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga dari PDIP belum bisa memastikan apakah fraksi PDIP akan hadir di paripurna atau tidak. Kembali ke PKB, beranggotakan enam orang ini tak akan hadir di paripurna soal HMP. Hasbiallah yakin semua anggota bakal patuh, maka tak ada sanksi yang disiapkan bagi yang 'mbalelo'.
"Mereka patuh dengan partai," kata Hasbiallah.
Soal Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) Rabu (3/6) kemarin, yang menunjukkan bahwa hanya Hanura dan PDIP yang menolak HMP, Hasbiallah menyatakan dirinya tak hadir. Dia diwakilkan oleh Sekretaris Fraksi PKB Mualif.
"Kemarin saya pikir Rapimgab membahas Perda Kebudayaan Betawi dan Perda lain-lain, tau-taunya membahas tentang HMP. Karena saya anggap tidak begitu penting, saya tidak hadir. Karena pembahasan HMP kami pikir sudah selesai," tutur Hasbiallah.
Hasbiallah menyatakan Mualif memang curhat dalam Rapimgab itu, bahwa secara pribadi Mualif mendukung HMP. Namun PKB secara kepartaian menolak HMP, dan menurut Hasbiallah Mualif akan bersikap tegak lurus kepada keputusan partai.
"Beliau (Sekretaris Fraksi PKB Mualif) curhat saja. Pak Mualif mengatakan ini pendapat pribadi saya, bukan pendapat partai. Akhirnya, Pak Mualif juga akan menolak HMP," tutur Hasbiallah.
Ia menilai HMP hanya dagelan. "(Bila banyak yang tak dukung HMP) Lalu bagaimana mau diparipurnakan? Rapat Badan Musyawarah saja belum. Ini dagelan, sudah. Lucu-lucuan saja ini, ngapain diteruskan," kata Hasbiallah.
3. Pekerjaan Menumpuk
|
|
"Kami menolak HMP. Kita dari awal sudah menolak HMP. Hasil rapat internal kita juga menyatakan menolak HMP," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saat dihubungi, Kamis (4/6/2015).
Fraksi yang beranggotakan lima orang ini tak akan hadir di rapat paripurna tentang HMP yang jadwalnya akan ditentukan lewat rapat Badan Musyawarah hari ini. Bila ada anggota fraksi NasDem yang ikut rapat paripurna nanti, maka konsekuensi keras menanti, yakni pemecatan dari keanggotaan DPRD sekaligus dari partai.
"Kami tak akan hadir di paripurna. Kalau hadir maka sama saja kami minta dipecat. Kalau hadir, maka langsung kita berhentikan dari keanggotaan DPRD dan dari partai," ujar Bestari.
Besatari menegaskan, partainya sudah menginstruksikan fraksi untuk menolak HMP. Maka anggota fraksi juga harus solid seiya-sekata dengan perintah Partai NasDem.
Penolakan atas HMP ini, menurut Bestari, atas perintah DPP agar anggota DPRD fokus pada pekerjaan yang masih menumpuk. Semua anggota Fraksi NasDem patuh, termasuk Inggard Joshua yang tadinya menjadi Wakil Ketua Panitia Hak Angket.
Semua anggota NasDem menyatakan tidak mendukung HMP, termasuk Inggard Joshua yang dulu mendukung hak angket," ucap Bestari.
Bestari membantah klaim Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang menyatakan sesungguhnya anggota dewan secara individu mendukung HMP meski partainya menolak HMP.
"Kalau partai lain bilang ada yang mendukung secara individu ya silakan. Kalau di NasDem, hal itu tidak berlaku," ujar Bestari.
Soal Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) Rabu (3/6) kemarin, Bestari menyatakan tak bisa hadir lantaran sedang sakit. Dia diwakilkan oleh Sekretaris Fraksi Hasan Basri Umar. Dalam Rapimgab itu, disampaikan NasDem mempersilakan saja hak angket ditindaklanjuti menjadi HMP, karena memang begitulah kewajiban secara formalnya. Namun sikap akhir yang menentukan HMP bukanlah di Rapimgab, melainkan di rapat paripurna.
"Sikap yang menentukan itu di rapat paripurna, bukan di Rapimgab," kata Bestari.
4. Disuruh Bekerja, Rakyat Menunggu
|
|
"Hasil konsultasi hari ini dengan DPP Hanura, kami menyatakan Fraksi Partai Hanura tidak melanjutkan ke HMP," kata Ongen di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2015).
Ongen merupakan mantan Ketua Tim Angket DPRD. Meski begitu, kini Ongen menerima arahan partai agar tidak melanjutkan hak angket ke HMP. Ia dan fraksi akan mematuhinya.
"Karena itu keputusan tertinggi partai, kita siap laksanakan," katanya.
Ongen tak mengetahui persis pertimbangan DPP untuk tak mendukung HMP. Namun, menurutnya, arahan ini adalah untuk mewujudkan kerja nyata yang lebih maksimal. "Karena kita disuruh bekerja, kemudian rakyat menunggu kerja kita," kata Ongen.
Lalu apakah Hanura bakal hadir pada rapat paripurna soal HMP kelak, bila paripurna digelar? "Saya akan bertanya lagi ke DPP apakah boleh hadir atau tidak," kata Ongen.
Halaman 2 dari 5
