.webp)
Adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut pihaknya saat ini tengah getol menjalin lobi dengan PDIP untuk mengubah sikap mendukung HMP yang berpotensi pada pemakzulan Ahok.
"Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/6/2015).
Menanggapi sikap Taufik, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono angkat bicara. Dia menyebut, sikap partainya tidak akan goyah balik mendukung memakzulkan Ahok.
"Kalau Pak Taufik lobi ke pimpinan, saya nggak tahu. Tapi sikap PDIP sudah bulat menolak HMP. Sejak awal PDIP menyetujui angket batasannya nggak sampai HMP karena PDIP melihat bahwa hubungan harmonisasi antara DPRD dan eksekutif perlu dibangun dalam meningkatkan pembangunan di Jakarta," kata Gembong saat dihubungi.
Tapi Gembong menghargai upaya-upaya sesama rekan partai lain di DPRD yang menghendaki HMP tetap berjalan. Hanya saja, sikap partainya tetap tidak mendukung HMP.
"PDIP sudah kukuh pada pendiriannya karena melihat kepentingan Jakarta," ucap dia.
Sebagai orang yang berada dalam satu partai dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di PDIP, Gembong berharap Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bisa lebih aktif mendamaikan Ahok dan DPRD.
"Belum ada komunikasi secara formal atau informal antara Fraksi PDIP. Langkah itu perlu diambil oleh Pemda DKI dalam rangka membangun hubungan harmonisasi eksekutif, jembatan ada di wagub yang diusung partai. Kita harap Pak Djarot bisa menjembatani karena kalau terus seperti ini warga yang dirugikan," ujar Gembong.
Dari total 9 fraksi yang ada di DPRD, Fraksi PDIP (28 orang), Hanura (10 orang), PKB (6 orang), dan NasDem (5) sudah secara tegas menyatakan menolak HMP. Total jumlah anggota DPRD dari 4 fraksi itu 49 orang. Artinya, sudah 46% anggota DPRD yang menolak.
Hak yang bisa berujung pemakzulan itu harus disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 atau 75% dari 106 anggota DPRD DKI, yakni 79,5 orang, atau dibulatkan 80 orang. Kemudian usulan HMP itu harus disetujui minimal 2/3 atau 67% dari anggota yang hadir (80 orang), yakni 53 orang.
Syarat itu tak akan bisa terpenuhi jika PDIP dan Hanura tak ikut. Di DPRD DKI, PDIP memiliki jumlah kursi paling banyak, yaitu 28 kursi. Sedangkan Hanura memiliki 10 kursi. Jika dijumlahkan kedua fraksi itu memiliki 38 kursi, atau 36% dari total 106 kursi di DPRD DKI.
Dari hitung-hitungan tersebut bisa dilihat bahwa perbedaan sikap PDIP dan Hanura bisa menghambat keinginan mayoritas fraksi menggulirkan HMP. Jika PDIP dan Hanura tak datang ke paripurna persetujuan HMP, maka syarat 75% dari 106 anggota DPRD DKI tak bisa terpenuhi.
Kalau pun syarat itu terpenuhi karena ada anggota Fraksi PDIP dan Hanura yang datang ke paripurna, masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu persetujuan dari 67% anggota DPRD DKI. Jika anggota Fraksi PDIP dan Hanura menolak, maka syarat itu tak bisa terpenuhi, karena hanya ada 64% anggota DPRD yang kemungkinan setuju. (aws/fdn)
