.webp)
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menegskan pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Meski pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan Panglima TNI menggunakan tradisi 'urut kacang' sesuai asal matra.
"Kelihatannya pemerintahan Jokowi tidak memberlakukan 'urut kacang' seperti di pemerintahan SBY. Masalah pergantian Panglima ini masalah sangat sensitif karena
setiap matra memiliki kesempatan yang sama," ujar Susaningtyas Kertopati saat berbincang di sela ekspedisi NKRI 2015 di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Jumat (5/6/2015) malam.
Wanita yang biasa disapa Nuning itu mengatakan seorang panglima tentu harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dan bijak di setiap matra TNI. Nuning menyebut beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk jabatan nomor satu di TNI itu.
"Jadi bagaimana dia bisa menentukan alutsista yang tepat guna, kemampuan intelijen yang baik sebagai sistem warning yang baik, juga dapat bekerja bukan semata-mata mengerti masalah perang tapi juga paham bagaimana bentuk kerja sama di segala sektor di masyarakat. Kalau tidak memiliki itu tentu sulit bagi panglima untuk menjaga agar tidak ada konflik atau menjaga kedaulatan negara," kata wanita yang telah menerbitkan 2 buku terkait intelijen itu.
Nuning menyebut setiap matra memiliki kesempatan yang sama sehingga Jokowi harus menentukan secara bijak. Hal itu penting agar nantinya jangan sampai nantinya pilihan calon Panglima TNI itu menimbulkan konflik ego sektoral.
"Semua merasa memiliki kesempatan sama dan harapan sama, saya rasa hak prerogatif presiden. Lebih baik biarkan presiden yang menentukan presiden. Misal fokus di maritim ya bisa saja Kasal, kalau urutan tadi ya KASAU, dilihat bahwa hotspot provinsi konflik sektoral masalah adanya ancaman dari luar dan sebagainya ini bisa berefek domino, itu kan ya mungkin urusan teritorial jadi mungkin Kasad boleh. Semua punya harapan sama," kata Nuning diplomatis.
(dha/fdn)
