7 Lembaga Dapat TMP dari BPK, Jokowi: Tanggungjawabkan Uang Rakyat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, ada 7 Kementerian dan Lembaga yang mendapat predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014. Menanggapi itu, Jokowi meminta setiap kementerian dan lembaga untuk dapat berbenah dan mengelola uang rakyat secara transparan dan bertanggung jawab.

"Saya ajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah, memperbaiki, membangun tata kelola keuangan yang terbuka, transparan dan pempertanggungawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya," ujar Jokowi di Ruang Garuda Gedung Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015).

Jokowi mengatakan, apa yang dilaporkan oleh BPK RI itu harus ditindak lanjuti. Pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memberi peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan dan identifikasi risiko yang terjadi.

"Para pimpinan kementerian, lembaga, pemda lebih nyaman dalam bekerja ketika sistem pengawasan internal bisa bekerja dalam mengawal proses keuangan pembangunan. Dan aparat pengawas dapat memberikan solusi atas berbagai masalah keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional," jelas Jokowi.

"Saya berharap laporan hasil pemeriksaan BPK ini ditindak lanjuti, oleh kementerian lembaga dengan melakukan langkah nyata, perbaikan sistem akuntabilitas, dan pengelolaan keauangan negara," tambahnya.

Berikut 7 kementerian dan lembaga yang mendapat predikat TMP dari BPK RI tahun 2014:

1. Badan Informasi Geospasial
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. LPP RRI
6. LPP TVRI
7. Ombudsman RI

"Saya hanya membacakan hasil, bukan yang memberi opini," kata Jokowi.

(jor/vid)