"Makanya kita lagi bahas. Kemarin sudah saya utus Deputi Indagtrans untuk bahas dengan Menkoekuin (Menko Perekonomian) supaya duduk dulu bareng. Masuk akal nggak nih Adhi Karya mau bangun, pinjam duit," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
"Sedangkan hitungan kita jelas yang namanya bangun infrastrukstur, kalau railing stock sama signaling operational mereka masuk akal 30% mereka, 70% kita," terangnya.
Menyoal rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diajukan ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani pekan depan, Ahok berharap bisa duduk bersama terlebih dahulu untuk mematangkan konsep pembangunan LRT. Hal ini diperlukan agar kelak tidak terjadi tumpang tindih dalam jalur pembangunan trase.
"Makanya itu yang kita bilang sebelum minggu depan masukin draft, kita duduk dulu nih bareng. Jangan main nabrak-nabrak begitu. Itu sistem signaling-nya sama apa nggak sama kereta api? Kalau (kami inginnya) TransJakarta, MRT dan LRT DKI mau kerja sama dengan kereta api," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin mereka dapat duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar seluruh transportasi umum di Jakarta dapat saling terintegerasi ke depannya.
"Saya mau kajian gimana MRT ada saham di kereta KJC Jabodetabek, anak buah PT Kereta Api. Nanti KAI punya saham di PT MRT. LRT di BUMN dan BUMD juga ada saham. Pelindo di pelabuhan juga sama. Gabung-gabung sehingga semua terintegrasi," tutup dia.
Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Karya Kiswo Darmawan menyebut selain rights issue juga akan dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 7 triliun sehingga dana investasi untuk pembangunan LRT dapat terpenuhi.
"Total investasinya kan Rp 10 triliun. Kira-kira loan Rp 7 triliun," sebut Kiswo usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/6) lalu.
(aws/aan)











































