"Hari ini paripurna tentang Laporan hasil BPK atas laporan keuangan pemerintah 2014," kataย Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dihubungi, Kamis (4/6/2015).
Laporan yang akan disampaikan oleh BPK itu termasuk soal keuangan lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan bahwa BPK menemukan ketidaksesuaian anggaran KPU pada 2014 sebesar Rp 300 miliar. Informasi ini didapat DPR saat rapat konsultasi dengan BPK pada akhir Mei lalu.
"BPK telah mengaudit KPU terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2014. Di situ ada potensi terhadap ketidaksesuaian dengan UU sekitar Rp 300 miliar," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dihubungi, Rabu (3/6/2015).
Selain soal laporan audit Pemilu 2014, seperti diketahui Komisi II DPR meminta BPK kembali mengaudit KPU. Audit BPK terhadap KPU diminta terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang akan digelar 9 Desember 2015 nanti. (imk/trq)










































