Dirut TransJ Pastikan Tak Ada Operator yang Gaji Sopir di Bawah UMP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama akan mencabut kontrak operator bus Trans Jakarta yang tidak memberikan gaji sopir 2,5-3,5 kali UMP. Hal itu terkait dengan aksi yang dilakukan oleh para sopir di Terminal Kampung Melayu dan Kampung Rambutan.

Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih tak keberatan terhadap rencana itu. Namun menurut Kosasih, saat ini tidak ada operator bus yang melakukan pelanggaran.

"Sekarang ini nggak ada. Kalau ada, ya silakan saja (diputus kontrak). Karena itu penggelapan uang," ujar Kosasih di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).

Kosasih memastikan, saat ini semua operator bus TransJ telah memberikan gaji kepada sopir di atas UMP DKI. Hanya saja besaran gaji sopir berbeda-beda tergantung bus yang dikemudikan. Gaji sopir bus gandeng lebih besar dari sopir bus panjang karena tingkat kesulitan dan risikonya lebih tinggi.

"Itu problem internal JMT (PT Jakarta Mega Trans). Kita justru nanya kok ada masalah. Pada dasarnya sopir di sana menyangka kita ada kontrak baru. (Padahal) belum ada kontrak baru," terangnya.

Sebelumnya para sopir dari operator JMT ini menggelar aksi demo. Mereka mogok kerja karena merasa tidak digaji sesuai ketentuan.

JMT mengoperasikan bus di 2 koridor. Yakni koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan dan koridor PGC-Ancol. Akibat aksi mogok tersebut, pelayanan TransJ terhambat.

"Apakah masih terganggu nggak, masih. Karena jumlah bus yang nggak jalan banyak," ujar Kosasih.

Namun pihaknya sudah mengatasi hal itu dengan mengoperasikan bus cadangan. "Kita ada bus cadangan untuk antisipasi yang begini-begini," tutupnya.

(khf/mok)