RDP dengan Komisi IX, BNP2TKI Paparkan Program TKI Purna dan SMK Mini

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyambangi DPR untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX. Di depan Komisi IX, BNP2TKI menjabarkan program untuk TKI Purna dan SMK Mini.

BNP2TKI kini sedang memfokuskan kegiatan pada peningkatan kualitas TKI purna, yaitu TKI yang akan dipulangkan menjelang masa moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, BNP2TKI juga sedang menyiapkan program SMK Mini sebagai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNP2TKI untuk mendukung program Zero PLRT pada 2017.

"Tujuannya agar para TKI purna atau mantan TKI yang dipulangkan bisa mandiri dan tidak menjadi TKI lagi. Kita buat prioritas program 2016 itu namanya TKI Purna yang kita berikan pelatihan," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, nantinya pelatihan untuk para TKI tersebut tergantung kemauan dan melihat potensi daerah dari para TKI tersebut. Menurutnya, pelatihan yang didasari dari potensi itu akan lebih efektif untuk bekal para TKI kembali ke daerahnya masing-masing.

"Macam-macam nanti pelatihannya. Konsepnya ada pelatihan pertanian, wirausaha seperti restoran ada juga salon. Ya itu tergantung potensi daerahnya," terang Nusron.

Untuk target, Nusron menyebutkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terhadap TKI purna tersebut hingga belasan ribu TKI. "Setahun targetnya 16.000 (TKI Purna)," sebut dia.

Ke depannya, lanjut Nusron, pasca dilatih para TKI purna tersebut tidak langsung dilepas begitu saja untuk mengembangkan apa yang didapatkan dalam pelatihan. BNP2TKI akan mencarikan jalan keluar dengan menggandeng donatur agar TKI purna tersebut dapat bekerja atau berusaha secara profesional.

"Ini kan disebutnya konsep inkubasi dan itu ada 5 tahap. Di antaranya TKI purna itu dilatih, diajak produksi dan didampingi dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) dan penjualan hasil produksi," papar Nusron.

Dalam menyiapkan program tersebut, Nusron menganggarkan Rp 49,7 miliar yang dipaparkan di depan Komisi IX DPR yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, anggaran tersebut sempat mendapat beberapa kritikan dari anggota Komisi IX.

Meskipun mendapat beberapa kritikan, Nusron menyatakan pihaknya siap melaksanakan program TKI purna tersebut agar para mantan TKI yang dipulangkan dalam masa moratorium tersebut menjadi keratif dan mandiri.

"Berapapun anggarannya, kita laksanakan. Jangan terpaku sama anggaran," tandas Nusron Wahid.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid memaparkan soal 8 program prioritas nasional dan 12 program prioritas lembaga di depan anggota Komisi IX DPR RI. Salah satu alokasi anggaran besar yang dikeluarkan oleh BNP2TKI ialah untuk pemberdayaan TKI Purna. Selain dari itu, Nusron menjelaskan soal konsep SMK mini sebagai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNP2TKI untuk mendukung program Zero PLRT 2017.

"SMK mini ini merupakan konsep SMK Non degree diadopsi dari konsep Gubernur Jatim, kurikulum SMK diambil hanya bagian pokoknya saja. Dari 3 tahun diperingkas jadi 8 bulan saja. Pembelajarannya berbasis masyarakat, sehingga lebih efektif dan murah dibandingkan BLK" tegas Nusron.

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengapresiasi BNP2TKI soal rancangan penggunaan anggaran belanja yang digunakan BNP2TKI. Dari situ terlihat porsi paling besar digunakan untuk belanja kepentingan publik, sedangkan sisanya baru digunakan untuk belanja kepentingan rutin.

"Saya apresiasi BNP2TKI yang sudah menggambarkan prosentase anggaran belanja publik dan rutin, baru ada kementerian/lembaga yang menggambarkan prosentase seperti ini, dan saya sudah melihat disini bahwa BNP2TKI sudah mengutamakan pelayanan bagi masyarakat," ujar Okky Asokawati.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Nursuhud juga mengpresiasi konsep SMK mini yang dijelaskan Nusron Wahid.

"Konsep pendidikan informal ini Insya Allah akan berhasil, hanya institusi penyelenggaranya harus bagus dan kalau bisa jangan pemerintah" ujar Nursuhud. (trq/van)