.webp)
"Kami sampaikan pernyataan politik kami hasil munas, dalam rangka menjaga demokrasi Indonesia berlangsung konstitusional, maka SOKSI bertekad mengawal dan mengamankan pemerintahan sampai 2019. Itu pernyataan seluruh kader SOKSI se-Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Akom ini usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).
Tak hanya itu, Akom juga menyampaikan ke Jokowi perihal konflik yang sedang dialami Golkar. SOKSI diamanatkan menjadi jembatan islah bagi kedua kubu yang sedang memanas, yakni versi Munas Bali dan Ancol.
"Kami ditugaskan oleh munas supaya Golkar tidak berlarut-larut dan ada solusi segera. Kami smpaikan kepada presiden. Kami sampaikan kepada presiden, karena ini tugas seluruh kader SOKSI se-Indonesia, kami selalu berpatokan pada hukum, hukum terakhir hasil pengadilan di Jakarta Utara. Yang diputuskan saat itu adalah Munas hasil Riau, saya kira di Riau itu Ketum Pak Ical, Pak Agung Waketum, Pak Zainuddin Ketua Pengurus DPP," terang Akom.
Lalu, apa tanggapan Jokowi? Apakah Presiden setuju kepengurusan Golkar dikembalikan ke Munas Riau? "Pak Jokowi menyampaikan bahwa Kang Akom pas untuk menjadi mediator terlaksananya persatuan Golkar," jawab Akom.
Akom juga menyebutkan, Presiden Jokowi menyambut baik islah yang dimediasi oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk Golkar. "Beliau menyambut baik. Saya juga sampaikan teman-teman kader Golkar bisa ikut pilkada, apapun jalannya. Kami tidak ingin ada konflik horizontal, akan menggangu stabilitas politik," ucap Akom.
(Ray Jordan/Prins David Saut)
