Pertemuan itu diselenggarakan oleh Program Reform the Reformers Continuation (RTRC-Kemitraan) dengan nama Jambore Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional. Acara itu mempertemukan pelaku dan pengalaman reformasi birokrasi di daerah dengan pemangku kepentingan reformasi birokrasi di tingkat nasional. Di forum ini para peserta berdialog menemukan perspektif baru tentang bagaimana reformasi birokrasi harus dilanjutkan dengan lebih memperhatikan aspirasi daerah dan dinamika sosial-politik-budaya yang melingkupinya.
"RTRC-Kemitraan selama ini menemukan gejala terjadinya pelambatan atau bahkan kemandekan proses reformasi birokrasi sejak setahun lebih yang lalu," ujar Yuddy dalam pidato pembukaan Jambore Reformasi Birokrasi dengan tema 'Pesan Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Keberlanjutan Reformasi Birokrasi Nasional, di Hotel Millennium, Jl Fachrudin, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).
Menurut Yuddy, kemandekan reformasi birokrasi ditengarai akibat adanya tumpang-tindih peraturan perundangan di pusat dan daerah. Tumpah tindih terjadi karena peraturan dan panduan program reformasi birokrasi di tingkat nasional cenderung disusun secara sentralistik.
Proses reformasi birokrasi, lanjut Yuddy, yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah diyakini akan cepat berhasil jika dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pelibatan elemen masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya riset dan advokasi.
"Di sisi lain, tekad pemerintahan pasangan Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk membangun tata pemerintahan yang bersih dan efisien sebagai sebuah momentum berharga untuk mendesakkan seluruh pengalaman RTRC-Kemitraan agar program reformasi birokrasi yang diusungnya menjadi lebih implementif," tuturnya.
Jambore Reformasi Birokrasi berlangsung dari 3 hingga 5 Juni 2015. Delapan daerah menjadi pilot program acara ini yakni Kabupaten Jayapura (Papua), Kota Mataram (NTB), Kota Banda Aceh (DI Aceh Darussalam), Kota Makassar dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kota Semarang dan Surakarta (Jawa Tengah), Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kota Surabaya dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).
(Niken Widya Yunita/Nurul Hidayati)











































