"(Proyek) Harus disayembarakan, terbuka, dan rasional. Jangan jadi proyek bancakan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berbincang dengan detikcom, Rabu (3/6/2015).
Tak hanya disayembarakan, proses pengerjaan 7 proyek tersebut juga akan dikawal oleh Tim Implementasi Reformasi DPR. Tim itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Kuasa pemegang anggaran dari proyek-proyek ini adalah Kesekjenan DPR. Pimpinan DPR dan tim Implementasi Reformasi bertugas mengawal proyek ini.
Alun-alun demokrasi sudah diresmikan pada Kamis (21/5) lalu. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi warga yang ingin melakukan unjuk rasa.
"Sekarang sudah dimulai dengan apa yang ada dulu. Kemarin kan sudah diresmikan alun-alun demokrasi," kata Fadli Zon yang juga politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
(Erwin Dariyanto/Nurul Hidayati)










































