Parpol Harus Jadi Penyeimbang

Jakarta - Proses demokrasi akan sehat jika partai politik (parpol) bisa menjaga funginya sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Jangan sampai semua parpol malah menjadi pendukung pemerintah.Sejumlah parpol dalam waktu dekat akan menggelar muktamar atau kongres. Berbagai hal penting, seperti kepengurusan dan kebijakan baru, akan lahir dalam momen tersebut. Tentunya semuanya itu juga bakal berpengaruh besar terhadap kinerja suatu parpol, khususnya terhadap pemerintah.Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung menyatakan, pemerintah mempunyai kepentingan terhadap parpol. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan politik dari parpol. Peluang mendapatkan dukungan tersebut terbuka lebar jika pemerintah bisa menempatkan orang-orangnya sebagai pimpinan di partai politik.Hal tersebut disampaikan Akbar Tandjung saat berbincang-bincang dengan detikcom di kediamannya, Jl. Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut petikan obrolan detikcom dan Akbar Tandjung selengkapnya:Bagaimana seharusnya kedudukan parpol terhadap pemerintah?Di sini sebetulnya diharapkan dari lingkungan partai itu sendiri yang harusada dan memiliki kesadaran untuk memperkuat partai itu. Mereka harus betul-betul menjadikan partai sebagai kekuatan yang mampu mengimbangi pemerintah. Jika demikian saya kira dari segi demokrasi akan sangat bagus, artinya ada kekuatan yang mampu mengimbangi pemerintah. Tapi itu akan menjadi tidak mungkin bila semuanya menjadi pendukung pemerintah.Mengapa perlu kekuatan penyeimbang?Instansi terakhir sebetulnya yang diuntungkan tentu adalah rakyat. Dengan adanya kekuatan penyeimbang pemerintah tidak bisa berbuat begitu saja tanpa memperhatikan adanya reaksi-reaksi atau adanya aspirasi di masyarakat. Dalam hal ini yang disampaikan melalui partai-partai politik.Soal intervensi pemerintah ke parpol?Saya sih berpendapat, bisa saja terjadi orang-orang pemerintah yang berasal dari satu partai politik kemudian berkepentingan untuk menduduki jabatan dalam kepemimpinan di partai. Misalnya Jusuf Kalla yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi apakah itu suatu kebijakan secara resmi dari pemerintah atau dari presiden, saya sendiri belum bisa mengatakan begitu.Kepentingan pemerintah melakukan hal itu?Pemerintah mempunyai kepentingan di sana. Artinya pemerintah mengharapkan adanya dukungan politik, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di DPR. Karena kalau seandainya orang-orang pemerintah memimpin partai-partai politik, tentu dari segi kepemimpinan pemerintah, maka kepentingan pemerintah di situ akan terpenuhi.Artinya partai-partai itu tidak mungkin lagi terlalu kritis kepada pemerintah terutama di lembaga legislatif. Walaupun mereka tetap mengatakan bahwa partai boleh saja kritis. Seperti misalnya Partai Golkar, tapi pasti akan ada pengaruhnya kalau Katua Umumnya adalah orang pemerintah.Untuk mencegah hal itu terjadi?Di sini dibutuhkan sekali kesadaran masing-masing tokoh atau dari partai itu sendiri. Mereka harus bisa memperkuat posisi partai agar mereka betul-betul dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah. Jadi sangat diperlukan kesadaran itu dari masing-masing tokoh di dalam partai.Anda sendiri merasa jadi korban pemerintah?Kalau saya menyatakan pemerintah secara keseluruhan saya belum bisa mengatakan demikian. Tapi orang-orang Golkar yang ada di pemerintahan itu saya kira betul, seperti Jusuf Kalla dan Aburizal. Orang-orang Golkar yang duduk di pemerintahan yang juga memiliki kepentingan yang sama dengan Jusuf Kalla. Mereka bersama-sama mendukung Jusuf Kalla dan kemudian dalam hal ini mereka menghadapi saya.Jadi bukan pemerintah secara institusi?Saya belum bisa mengatakan pemerintah secara institusi. Karena kalau pemerintah secara institusi maka lembaga-lembaga pemerintah yang secara langsung menangani masalah politik bisa ikut turun tangan. Seperti misalnya Depdagri, BIN. Tapi saya belum bisa mengatakan itu dilakukan pemerintah secara institusi.Tapi begini, bahwa orang-orang partai yang dari pemerintah itu mungkin saja. Karena tentu saja ada kepentingan mereka untuk memimpin partai dengan tujuan agar dapat memperkuat posisi mereka di pemerintah, sehingga mereka memiliki bargaining posisi yang lebih kuat di pemerintahan.Mungkinkah karena Golkar tidak punya bakat oposisi?Kita dapat lihat itu dari segi partai. Dari segi Partai Golkar mungkin orang-orang Golkar itu merasa selama ini selalu terlalu dekat dengan pemerintah, sehingga tarikan-tarikan untuk selalu dekat dengan pemerintah itu masih begitu kuat.Anda juga mengingatkan Megawati?Itu dulu pernah saya kasih tahu, bahwa bukanlah hal yang tidak mungkin bila ada orang-orang yang ternyata memiliki kepentingan untuk mengganggu PDIP. Dan orang-orang itu bisa saja berasal dari pemerintah seperti yang saya sudah alami. Mengapa anda melakukan itu?Ya hanya sebagai kawan. Sebagai seorang yang memiliki hubungan bahwa saya sebagai mantan pemimpin partai dan dia sebagai pemimpin partai. Sekadar semacam warning saja. Karena memang saya berhubungan dekat dengan dia. Karena saya memiliki pengalaaman, maka saya sampaikan itu kepada dia. Hanya itu saja. Dan itu saya lakukan agar dia bisa lebih alert atau waspada. (djo/)