.webp)
"Sudah ada dukungan legal dong pakai korps surat gubernur," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).
Ahok menyebut surat dukungan dari Djarot seharusnya dirapatkan dulu sebelum acara berlangsung. Namun, untuk kasus ini, ia mengaku tak pernah ada pembahasan langsung dengan Djarot.
"Harusnya dirapimkan dong, kecuali saya cuti. Ini kan nggak," lanjutnya.
Agar miskomunikasi ini tak terulang, Ahok menyarankan agar selanjutnya Djarot mengikuti langkahnya semasa masih menjadi wakil Jokowi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
"Makanya saya bilang nanti ke depan wagub itu kayak saya dan Pak Jokowi nggak salah paham buat notulen. Jadi apapun Anda rapat dengan siapa, saya bisa baca alasan Anda kenapa gitu loh," kata Ahok.
Nantinya, Ahok tidak mau lagi memberikan surat-surat dukungan. Sebab dia tidak ingin kembali disalahgunakan.
"Kita perlu evaluasi. Makanya dukungan-dukungan itu kita nggak mau lagi," pungkasnya.
Sebelum ini, Project Manager PT Pradana Grasindo Convex, Indra Maulana, memastikan pihak swasta yang mengurus izin penyelenggaraan acara. Selain bermodalkan surat dukungan dari Djarot, mereka juga mengaku telah mengantongi izin dari polisi.
"Bermodalkan surat dukungan tadi, kita urus sendiri izinnya. Kami ada kok izin keramaian, izin dari polisi. Kita berjalan nggak mungkin asal-asalan, sesuai skema. Kita ikuti rapat-rapat dari Biro Ekonomi, Biro Pariwisata dan Dinas UMKM. Ada parafnya, kita didukung. Tapi kami usaha cari modal sendiri," jelas Indra di lokasi.
(Ayunda W Savitri/Mulya Nurbilkis)
