Rice: Ini Saat yang Tepat Pulihkan Hubungan dengan TNI

Jakarta - Tiga kepala staf TNI yang baru dilantik mendapat kado dari Paman Sam. Menlu AS Condoleezza Rice menyatakan, pemerintahan Bush secara prinsip telah memutuskan untuk memulihkan kembali bantuan militer pada Indonesia."Saya pikir ini waktu yang baik untuk melakukan itu," kata Rice dalam hearing dengan Komite Bantuan Senat AS, Kamis waktu setempat seperti dilansir Voice of America (VoA).Kongres AS telah melarang hubungan militer AS-Indonesia itu lebih dari satu dekade karena rekor pelanggaran HAM yang dipegang Indonesia. Namun hubungan militer kedua negara mulai menghangat bulan-bulan terakhir ini menyusul meningkatnya kerjasama anti-terorisme, keberhasilan pilpres pada September 2004 silam, dan Indonesia menyambut baik pasukan militer AS mengantarkan bantuan untuk korban tsunami Aceh.Bulan lalu, pemerintahan Bush secara parsial juga telah menghentikan embargo pada suku cadang peralatan militernya untuk Indonesia, untuk digunakan dalam operasi kemanusiaan di Aceh.Rice menyatakan, pemerintahan Bush berada dalam tahap konsultasi akhir dengan pimpinan Kongres dalam memulihkan bantuan militer kepada Indonesia, untuk yang pertama kalinya dalam 13 tahun. Bantuan militer itu berada di bawah bendera International Military Education dan Training Program (IMET).Usaha Bush untuk memulihkan program itu sebelumnya kembali gagal pada 2002 menyusul keterlibatan TNI dalam pembunuhan dua guru sekolah AS di Papua.Namun Rice menegaskan bahwa Direktur FBI Robert Mueller telah memberitahunya bahwa otoritas Indonesia bekerjasama dengan baik dalam kasus pembunuhan itu dan hal itu adalah kesempatan untuk memulihkan program IMET."Ini adalah waktu yang repat. Mereka baru saja melaksanakan pilpres, sebuah latihan berdemokrasi yang sukses di sebuah negara dengan jumlah Muslim yang besar. Kami juga percaya mereka kooperatif. Saya telah bicara dengan Bob Mueller secara personal soal ini," urai Rice.Rice juga menambahkan, Presiden SBY adalah salah satu lulusan IMET yang menekankan perlindungan pada HAM dan tanggung jawab militer pada otoritas sipil dengan menggunakan metode modern. Karena itulah dia mengharapkan pemulihan program IMET segera dilakukan. (nrl/)