.webp)
Partai NasDem, PKB dan Partai Golkar telah menyatakan membuka kemungkinan menggaet Ahok di Pilgub. Parpol-parpol ini menilai Ahok sebagai salah satu tokoh yang harus diperhitungkan, memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dan kinerja Ahok dinilai tinggal butuh sedikit 'polesan'.
Menanggapi tawaran itu, Ahok mengaku belum memikirkannya. Ahok kini terus konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya memimpin Jakarta.
Bila tak ada parpol yang mau menggaetnya 'naik ring' Pilgub DKI 2017, pria asal Belitung Timur ini, tak risau. Ahok menyebut hingga kini belum ada partai yang mau menggaet dirinya sebagai cagub untuk dua periode, bahkan partai baru sekalipun.
Berikut pernyataan 3 parpol:
1. NasDem
|
|
"Dalam waktu dekat, NasDem akan menyelesaikan penjaringan calon kepala daerah. Kalau Ahok niat maju lagi dan minta dukungan ke NasDem, kita kasih," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saat dihubungi, Kamis (28/5/2015).
NasDem telah memproses penjaringan calon kepala daerah. Bestari menyatakan penetapan calon akan dilakukan pada 2016. Bila Ahok berkenan dicalonkan NasDem, maka NasDem siap mendukung Ahok. Namun ada syaratnya.
"Ahok salah satu tokoh yang harus diperhitungkan. Kalau memang dia mampu memperlihatkan progres yang baik dalam menangani permasalahan di Jakarta, dan kalau dia masih mau maju, ya sudah kenapa tidak (maju Pilgub DKI lewat NasDem)?" tutur Bestari.
Ternyata Ahok menjadi sosok bakal calon kepala daerah yang diperhitungkan NasDem. Ahok sebenarnya juga berencana maju di Pilgub DKI 2017 sebagai calon independen. Namun dia harus mengantongi dukungan dalam bentuk fotokopi e-KTP sebanyak 750.000 lembar. Hitungan kasarnya, Ahok harus bisa mengumpulkan 3.000 fotokopi e-KTP per bulan mulai dari sekarang.
Ahok mengakui bahwa itu memang tak mudah. Namun NasDem menyatakan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidaklah berat, asalkan sebagai calon independen, Ahok bisa mengorganisir pengumpulan dukungan.
"Kalau pengumpulan 3.000 lembar per bulan dilakukan sendiri, itu berat.Tetapi kalau jaringannya lengkap, kita NasDem saja satu tahun bisa mengumpulkan anggota satu juta kok. Makanya harus dibarengi pembentukan tim yang 'qualified'. Misalnya Jakarta ada 267 keluarahan, satu kelurahan dia pasang dapatkan 3000 satu bulan. Bisa ketutup lah syarat 750 ribu fotokopi e-KTP," tutur Bestari.
Bila memang ingin maju sebagai calon independen di Pilgub DKI 2017, Bestari menyarankan agar Ahok 'bergerak' mulai dari sekarang. "Jangan cuma 'mau-mau' saja," ujar Bestari. Namun bila ingin menjadi Cagub dari NasDem, NasDem membuka peluang untuk menampung Ahok
"Maju lewat partai politik akan lebih enteng dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar NasDem.
Ahok memang telah membuka peluang untuk mengesampingkan opsi jalur independen dan maju di Pilgub DKI 2017 lewat parpol. "Tergantung. Kalau ada parpol yang mau mencalonkan, kita terima," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/5) kemarin.
Tapi Ahok menegaskan dirinya tak memaksakan diri. Bila tak ada parpol yang mau menggaetnya 'naik ring' Pilgub DKI 2017, pria asal Belitung Timur ini, tak risau. "Kalau dia (parpol) nggak mau, ya bagaimana memaksa?" ujarnya.
2. PKB
|
|
Kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI bakal mempengaruhi tingkat keterpilihan dia di mata masyarakat. Kini, dua tahun jelang 2017, yang rakyat butuhkan hanyalah pembuktian kinerja Ahok. Pembuktian itu akan menjadi 'finishing touch (sentuhan akhir)' yang nyata.
"Kinerjanya tinggal sedikit dipoles. Misalnya, musim banjir datang, mesti persiapan. Jakarta jangan sampai banjir. Tata air harus dikuatkan. Ini pembuktian, bukan retorika," ujar Hasbi.
Menurut Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas, Saefullah cocok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok. "Dua orang yang mempunyai kriteria sangat bagus, yakni Ahok dengan Saefullah. Itu duet maut!" kata Hasbiallah kepada detikcom, Senin (1/6/2015).
Menurutnya, Saefullah mengerti betul permasalahan di DKI. Kinerja dia sebagai Sekda juga sudah cukup bagus.
PKB masih belum menentukan sikap soal calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang akan diusung. Menurutnya, Revisi UU Pilkada masih belum jelas betul bagaimana ujungnya. Padahal dalam UU itu, ada poin soal sepaket atau tidak sepaketnya calon gubernur dengan wakilnya.
Menanggapi pernyataan PKB, Ahok menyambut positif. "Mantap dong kalau gitu. Bagus dong," ujar Ahok santai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).
"PKB kan partai Basuki," kelakarnya.
3. Golkar
|
|
"Beliau kan dulu juga Golkar, ayahnya juga masih Golkar, dan Ahok dibesarkan oleh Golkar. Kalau dia ingin mengenang kembali saat-saat dibesarkan Gollkar, tentu Golkar bisa lah membesarkannya," tutur Ketua DPD Golkar DKI, Zainuddin, kepada detikcom, Senin (1/6/2015.
Bila Ahok tidak maju lewat parpol, maka syarat maju sebagai calon independen cukup berat yakni mengumpulkan dukugan dalam bentuk fotokopi e-KTP sebanyak 750 ribu lembar. Zainuddin berpesan kepada Ahok agar teguh saja bila ingin maju di Pilgub DKI.
"Memang syarat itu terlalu berat. Yang penting, manakala seseorang sudah maju, jangan mundur," ujar Zainuddin yang juga pendukung Aburizal Bakrie (Ical) ini.
Golkar akan terbuka menampung calon kepala daerah, siapa saja. Namun tentunya, bila Ahok maju menjadi calon gubernur DKI 2017 usungan Golkar maka Ahok harus mengikuti prosedur Partai.
"Memang secara formal belum ada proses penjaringan. Proses itu akan dimulai pada 2016. Namun bila sekarang dilakukan komunikasi yang baik, maka kita akan menerimanya dengan respon yang baik," kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI ini.
Ahok terkesan tak memaksakan diri untuk berlaga di Pilgub DKI 2017 sebagai calon incumbent. Namun dia tetap membuka kemungkinan bila nantinya ada parpol yang ingin mendukungnya di Pilgub.
"Tergantung. Kalau ada parpol yang mau mencalonkan, kita terima," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).
Halaman 2 dari 4
