.webp)
"Dulu waktu saya dengan Pak Jokowi, kami berpikir, ingat nggak waktu kami masuk Monas itu steril tidak ada PKL? Sejak kami baru (memimpin Jakarta), Monas bisa ada PKL, kami yang izinkan. Pak Jokowi kasih izin," cerita Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).
"Dulu acara saja nggak boleh di Monas, mau Lebaran Betawi juga nggak ada," lanjutnya.
Ahok menilai keberadaan PKL itu di satu sisi dibutuhkan untuk memberi kemudahan bagi warga. Meskipun peraturan daerah (Perda) melarang PKL berjualan di tempat keramaian, namun Ahok tidak sependapat dengan itu. Sebab, menurutnya peraturan semacam itu bertolak belakang dengan hakikat PKL.
"Lalu kami berpikir alangkah baiknya jika PKL bisa ditata di taman untuk jualan, walaupun Perda melarang jualan di taman. Lalu kita berpikir Monas gede gitu kalau di titik-titik tertentu bisa dipakai untuk jualan (kan bagus)," terang Ahok.
Namun, kebaikan yang coba ditawarkannya tersebut malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dengan main curang. Tak ayal, pedagang yang berjualan di sana pun ditarik uang di tengah himpitan ekonomi.
"Kita bikin pameran-pameran tapi apa yang terjadi? Banyak oknum ormas aparat yang manfaatin jual lapak di garis-garisin. Lalu kan kita punya IRTI Monas, di sana kita temukan hampir semua orang adalah supplier. Jadi IRTI Monas itu jadi gudang untuk men-supply, nah ini namanya ngelunjak," geramnya.
"Sekarang Taman Suropati ada dagang PKL nggak? Ada kan yang kasih kami. Kita ingin ngatur yang rapi. Itu yang saya bilang, kita ingin sekali kayak iklan di TV yang bakso tiba-tiba 'buk' jatuh itu," tambah Ahok.
Ingin memperbaiki sistem, kini Ahok bersama Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berupaya membenahi PKL di Monas dengan cara mengaturnya melalui program Lenggang Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak mau lagi mendengar PKL-PKL nakal menyewakan lapaknya dengan alasan apapun.
Mereka pun diberikan pelatihan oleh penyelenggara program agar bisa berjualan dengan maksimal. Namun dia tak bisa menyembunyikan kekesalannya kalau banyak PKL di Monas yang tidak memiliki KTP Jakarta.
"Kita ingin banyak bangun jembatan toko supaya PKL bisa ada di tengah, tapi yang terjadi di Jakarta yang ribut demo itu pedagang supplier, pemasok tahu nggak," pungkasnya.
(Ayunda W Savitri/Prins David Saut)
