Gandeng Lemhannas, MPR Ingin Buat Sekolah Konstitusi

Blitar - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya berencana membuat sekolah konstitusi khusus untuk mempelajari empat pilar negara yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Terkait rencana ini, MPR ingin bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Zulkifli mengklaim telah mengusulkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. "Sudah saya usulkan ke Pak Presiden Jokowi soal sekolah konstitusi. Nanti itu kami inginnya kerjasama dengan Lemhannas yang sebagai mentornya," kata Zulkifli di Restoran Mak Nyak, Blitar, Jawa Timur, Minggu (31/6/2015).

Dia menambahkan untuk mendukung kerjama ini, MPR akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Lemhannas. Namun, ia hanya mengisyaratkan penandatanganan MoU itu dilakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat, Mou akan kami tanda tangani," sebut Ketua Umum PAN itu.

Lanjutnya, ia menjelaskan sistem sekolah konsitusi ini nanti akan mengadopsi seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Metode pendidikan ini pernah diterapkan saat era Orde Baru.

Tapi, Zulkifli menjamin tak ada paksaan pemahaman seperti zaman Orba. "Nantinya ya gambarannya akan menjadi seperti BP7. Ya, tapi enggak ada doktrin-doktrin keras seperti lalu. Yang baik-baik saja seharusnya kita ambil dari zaman dulu itu," tuturnya.

Terkait siswa, menurutnya, sekolah konstitusi diinginkan dari kalangan pelajar sampai akademisi. Cara ini dinilai lebih efektif karena langsung dari obyek masyarakat yang terdidik dalam mengimplementasikan nilai pancasila.

"Kita harapkan seperti itu. Dari pelajar, mahasiswa, sampai akademisi ada," ujar mantan Menteri Kehutanan itu.

(Hardani Triyoga/Prins David Saut)