"Kalau di kehutanan itu berlaku siapa yang kuat dia yang menang. Jadi penegakan hukum jadi semu. Bagaimana itu bisa mendukung kedaulatan rakyat? Kalau mensejahterakan masyarakat, yang paling berat itu memang persoalan illegal logging dan sekarang sudah bermetamorfosis," jelas Menteri Siti.
Hal itu disampaikan Menteri Siti dalam dialog Forum Senator untuk Rakyat bertajuk "Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita" di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2015). Hadir pula dalam dialog itu Ketua Komisi III DPD RI Parlindungan Purba, Direktur Kajian Walhi Pius Ginting, Ketua LSM Huma Chalid Muhammad.
Dia menambahkan, masalah pembalakan liar itu harus diperangi bersama. Tak jarang, jaringan pembalakan liar sangat terorganisir dengan baik. Untuk itu dia ingin melibatkan masyarakat sekitar hutan menjaga hutan lindung.
"Sekarang ini ada beberapa progran yang sedang kita kembangkan yang merupakan implementasi dari Nawacita. Bagaimana mendorong dari pinggiran, masyarakat yang dekat hutan, dan di antaranya yang diindikasikan dari kelompok kemiskinan yang jumlahnya 9-10 juta orang," imbuhnya.
"Jadi nantinya masyarakat akan dipekerjakan disana untuk menjaga hutan lindung," tuturnya.
Kini, Kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal sedang mewujudkan program 9 juta hektar lahan bagi program ketahanan pangan dan transmigrasi.
(Nograhany Widhi Koesmawardhani/Nurul Hidayati)











































