Ical mengatakan, upaya islah ini telah dibicarakannya dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang merupakan tokoh senior Golkar. Usai putusan PTUN, yang memenangkan kubunya, dia langsung menghubungi JK.
"(Islah) atas inisiatif yang diajukan pak JK, kira-kira pada awal bulan Mei. Setelah putusan PTUN saya meminta saudara Idrus Marham untuk menghubungi Pak JK untuk mempertanyakan rencana islah atau perjanjian sementara, agar semua daerah dapat mengajukan calon yang dijadikan kepala daerah," ujar Ical di Rumah Dinas Wapres JK, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Ical mengatakan, apa yang terjadi di Golkar adalah peristiwa langka. Bahkan kasus ini juga jarang terjadi di negeri lain.
"Partai Golkar mempertontonkan sesuatu yang sangat langka dalam perpolitikan nasional, bahkan internasional. Jika ada pertentangan, kita kemas dalam jalur hukum, baru kepentingan bangsa, partai, baru kepentingan faksi," jelas Ical.
Dia juga menyadari, islah yang dilakukan saat ini belum menyelesaikan persoalan Golkar secara menyeluruh. Dia pun menyerahkan pada putusan pengadilan terkait kepengurusan siapa yang akan mendapat pengakuan.
"Biar mereka yang memutuskan mana yang dianggap benar. Tapi untuk pilkada kita sama-sama. Kriteria kita mengharapkan yang sama. Kita harapkan Golkar bersatu lagi dan menjadi partai yang disegani baik oleh kawan maupun lawan," ucap Ical.
(Ray Jordan/Mega Putra Ratya)











































