.webp)
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan ada dua syarat yang wajib dimiliki sebagai Panglima TNI.
"Acuan pergantian Panglima TNI ini sesuai undang-undang. Dua syarat yang prinsip yakni TNI dipimpin perwira aktif dan pernah atau sedang jadi kepala staf angkatan," kata Hasanuddin di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (30/5/2015).
Dia mengatakan, dalam tongkat komando Panglima TNI tidak boleh ada jabatan yang berkepanjangan. Menurutnya, tak mungkin pasukan tempur dipimpin pensiunan TNI.
"Tidak boleh ada perpanjangan. Tidak boleh pasukan tempur dipimpin pensiunan. Jadi, harus melihat dari perwira aktif," tutur purnawirawan jenderal bintang dua itu.
Saat ini, kata dia, ada tiga nama yang berpeluang menggantikan Moeldoko. Ketiga nama itu adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAU Marsekal Agus Supriatna, dan KSAL Laksamana Ade Supandi.
"Tiga nama ini yang mungkin berpeluang menggantikan," tuturnya.
Namun, kewenangan memilih Panglima TNI tergantung dari Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi berhak tidak melaksanakan klausul jatah posisi Panglima TNI secara bergilir dari setiap matra.
"Ada klausal dapat begilir. Kalau ini sunah bisa diabaikan. Dalam hal ini boleh diambil keputusan. Sunah ini dapat bergilir. Itu makanya habis angkatan laut dilanjutkan dengan Moeldoko (dari TNI AD), maka selanjutnya AU. Kalau diabaikan ya silakan," ujarnya.
(Hardani Triyoga/Niken Widya Yunita)
