Anggota Komisi I: Tak Ada Aturan Prajurit TNI Dilarang Pakai Jilbab

Blitar, - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengatakan tak ada peraturan yang melarang penggunaan jilbab oleh prajurit TNI. Ia tidak setuju dengan pernyataan Panglima TNI Moeldoko terkait prajurit TNI yang mengenakan jilbab mesti bertugas di Nangroe Aceh Darussalam.

"Mungkin (Panglima TNI) keceplosan, dimaafkan sajalah. Kalau ke Aceh, istri saya nanti ke Aceh jauh juga nantinya," kata TB Hasanudin di Balaikota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (30/5/2015).

Dia menekankan mestinya penggunaan jilbab ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Ia menilai seharusnya prajurit berjilbab tidak dikaitkan dengan tugas militer seperti baris berbaris.

"Enggak ada peraturan di TNI yang melarang wanita mengenakan jilbab. Enggak ada aturan tak mengenakan jilbab. Jilbab itu kan pilihan masing-masing individu," sebut purnawirawan TNI bintang dua itu.

Namun, menurutnya penggunaan jilbab ini memang mesti menyesuaikan dengan kondisi prajurit saat berperang. Hal ini masih akan dibahas dalam Komisi I DPR agar tak terjadi polemik berlebihan.

"Mereka kan harus dibahas dulu. Bagaimana praktisnya, nanti kalau tempur pakai jilbab bagaimana, kalau pakai helm tempur bagaimana? Kalau pakai topeng gas nanti yang jilbab bagaimana?," sebutnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mempersilakan prajurit TNI meneganakan jilbab dalam bertugas. Namun, pengenaan jilbab ini mesti bertugas di Aceh.

"Kan sudah diatur. Tidak ada larangan, boleh. Kan di Aceh sana sudah disiapkan. Kalau mau pakai jilbab, pindah ke Aceh, selesai urusannya," ujar Moeldoko di Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/5).



(Hardani Triyoga/Salmah Muslimah)