“Kalau minatnya menjadi pegawai PNS di mana-mana pasti besar, karena angkatan kerjanya di daerah juga pasti besar, tingkat kelulusan sekolah juga pasti besar, namun juga perlu diperhatikan kemampuan pemerintah tidak mungkin semua orang ditampung kerja di pemerintahan,” urai Menpan Yuddy di Kantornya, Jumat (29/5/2015).
Menurut dia, pada saat ini pemerintah juga memiliki desain kepegawaian dan keterbatasan anggaran. Anggaran belanja saat ini sudah mencapai 41% dan setiap kebutuhan satu orang itu juga memerlukan biaya modal dan juga penjabaran.
“Jadi total belanja barang plus belanja modal plus belanja pegawai totalnya sudah diatas 80% anggaran untuk kegiatan pembangunan untuk sekolah, jembatan dan untuk Puskesmas itu tinggal 20%,” urai dia.
Dia menjelaskan, karenanya pemerintah harus berhemat tidak boleh terus-terusan menambah pegawai yang tidak terkendali. Jadi harus ada desainnya dengan moratorium.
“Ini ingin menata sistem kepegawaian dengan sebaik-baiknya, maupun efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja pegawainya. Jadi sekarang kita tata dulu, sehingga kedepannya itu baru benar-benar proses yang kompetitif untuk menghasilkan aparatur negara yang benar-baik baik sesuai dengan kebutuhannya,” tutupnya.
(Indra Subagja/Rachmadin Ismail)











































