"Kami pastikan kepada publik, jangan percaya kepada pihak-pihak mana pun yang mengiming-imingi bisa memasukkan seseorang menjadi PNS dengan membayar, sama sekali tidak ada," ujar Yuddy di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Yuddy menjamin, di era pemerintahan Jokowi-JK ini tidak ada biaya yang dipungut untuk lolos masuk PNS. Pendaftaran, seleksi dan penempatan PNS tidak dikenakan biaya.
Yuddy menambahkan, calo tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan seseorang menjadi PNS. Proses penyeleksian dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), terakhir oleh Yuddy sendiri.
Presiden Jokowi telah memerintahkan agar Yuddy diikutkan dalam proses penerimaan PNS agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Bapak Presiden sudah mengintruksikan kepada saya agar kebutuhan satu orang (pegawai) pun yang ditempatkan di mana pun, sampai dengan proses penerimaannya, langsung dilakukan oleh menteri," ujarnya.
"Jadi jika Anda memerlukan dokter di pedalaman Maumere atau Aceh Singkil memerlukan guru pada akhirnya yang akan tanda tangan adalah menteri walaupun satu orang. Jadi menutup berbagai macam peluang penyalahgunaan wewenang," tuturnya.
(Niken Widya Yunita/Nurul Hidayati)











































