.webp)
Terminal Rawamangun tidak bisa dimasuki bus-bus besar. Bangunan jalur bus di terminal itu terlalu sempit. Dugaan penyimpangan kemudian menyeruak. Ahok menduga ada pembagian paket dalam proyek pembangunan terminal.
Ia berpendapat Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit melakukan kesalahan dalam pengerjaan proyek Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Sedangkan kontraktor proyek dinilai melanggar desain awal terminal yakni bangunan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur harus dirobohkan sehingga jalur bus menjadi lurus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 4 kecurigaan Ahok:
1. Pembagian Paket
|
|
"Bisa jadi, makanya saya curiga, ini seperti pembagian paket," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).
Ahok tak banyak bicara lantaran harus segera rapat di dalam kantornya. Soal gugatan yang direncanakannya dilayangkan ke konsultan pembangunan Terminal Rawamangun, Ahok tak akan terburu-buru.
"Kita akan cek dulu, dipelajari secara hukum," kata Ahok.
Dari data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lpse.jakarta.go.id diumumkan pemenang lelang konsultan revitalisasi Terminal Rawamangun adalah PT Indosakti Pancadipo Paragraha dan PT Cinipta Triutama Jaya.
PT Indosakti Pancadipo Pragraha sebagai konsultan Detail Engineering Design (DED) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 442.850.000. Sedangkan PT Cinipta Triutama Jaya sebagai konsultan pengawasan revitalisasi dengan nilai pagu anggaran Rp 1.361.316.000.
PT Cinipta Triutama Jaya inilah yang pernah menjadi pemenang lelang penyedia jasa konsultan untuk proyek pengadaan bus Trans Jakarta yang bermasalah di masa Kadisbhub Udar Pristono. Perusahaan tersebut memenangkan lelang pengadan jasa konsultan pengawas pengadaan bus paket I dan II itu dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar dengan rincian masing-masing paket senilai Rp 500 juta.
Dalam lelang, pemenang penyedia jasa konsultan adalah PT Cinipta Triutama Jaya. Tapi dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan tidak dilakukan PT Cinipta Triutama Jaya melainkan diserahkan kepada beberapa orang tenaga ahli dari BPPT yang oleh instansi BPPT tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan bus TransJ.
2. Dishub Ngaco, Kontraktor Langgar Desain!
|
|
"Ini Dishub lucu juga," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).
Ahok menyatakan kontraktor proyek itu sebenarnya mengetahui desain awal Terminal, yakni bangunan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur harus dirobohkan sehingga jalur bus menjadi lurus. Namun desain ini tak dipatuhi.
"Saya bilang kalian kontraktor sudah tahu dong, ini melanggar dari bentuk gambar? Kenapa sengaja dilanggar?" kata Ahok kesal.
Bangunan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur itu memang menjadi halangan bagi bus besar untuk masuk ke terminal. Seharusnya, bangunan Suku Dinas Perhubungan Jaktim dirobohkan terlebih dahulu sebelum pembangunan Terminal dijalankan.
Kontraktor diduga sengaja tak memenuhi rancang bangun itu. "Jadi, kontraktornya sengaja mau didenda, lucu kan?" kata Ahok.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lantas diduga diarahkan pihak yang berkepentingan untuk tidak mau merobohkan bangunan Sudin Perhubungan Jakarta Timur itu. Ahok akan mengecek secara hukum perkara ini sebelum melaporkan ke penegak hukum.
Lantas bagaimana dengan persiapan arus mudik di Terminal itu? "Makanya kita lihat saja mereka ngapain, 'ngaco' saja itu sebenarnya Dishub," jawab Ahok.
3. Bus Ngetem, Mungkin Ada Setoran
|
|
"Nah saya nggak tahu ya, apakah sengaja bus nggak mau masuk 'ngetem' di luar. Karena kan bus-bus memang nggak suka masuk, dia lebih suka 'ngetem' di luar. Mungkin ada setoran," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).
Gedung Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur sebaiknya dibongkar agar jalur di dalam terminal bisa dimasuki bus-bus besar. Soalnya, bangunan itu menghalangi jalur bus. Namun, Ahok tak tahu persis bagaimana baiknya agar terminal ini berfungsi sesuai harapan.
"Saya nggak tahu, mereka rencananya mungkin mau bongkar salah satu gedungnya Dishub supaya lebih luas. Namun saya kira dibongkar lebih luas pun tetap susah (karena bus besar memang suka 'ngetem' di luar)," kata Ahok.
Soal gugatan yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI kepada pihak konsultan pembangunan terminal itu, Ahok mengaku saat ini sedang tahap persiapan sehingga gugatan belum dilayangkan.
"Makanya akan kita pelajari secara hukum, kita bisa menang atau tidak," kata Ahok.
4. Dugaan KKN
|
|
Ahok menyoroti kegagalan fungsi pembangunan Terminal Rawamangun yang disebut Dinas Perhubungan karena kesalahan konsultan. Ahok berwacana, setiap proyek yang akan dikerjakan tidak lagi menggunakan jasa konsultan.
"Kita bayar uang konsultan puluhan miliar, ratusan miliar setahun. Nah kita juga tidak tahu, konsultan mana yang main. Abal-abal bisa juga. Nah sekarang saya mau hilangkan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Konsultan yang dimaksud biasanya bertugas membuat Detail Engineering Design (DED). Konsultan tersebut dipilih lewat lelang oleh dinas yang menangani proyek terkait.
Seharusnya, pembuatan DED itu tidak dibuat oleh konsultan, apalagi konsultan abal-abal, melainkan dibikin oleh kontraktor pemenang lelang nantinya.
"(Nantinya) Saya langsung minta BUMD membuat desain dasar. Habis desain dasar, langsung dilelangkan (ke kontraktor)," kata Ahok.
Jadi, nantinya perencanaan proyek tak lagi memakai DED hasil karya konsultan, melainkan cukup memakai desain dasar dari BUMD. Desain dasar itu bisa dibuat arsitek.
"MRT pakai DED nggak? Nggak. Langsung rancang bangun. Jadi kita hemat setahun semua bangunan. Bangun Mall begitu besar, superblock, dia pakai DED nggak? Nggak. Arsitek sudah desain, tawarkan pada kontraktor, dia yang harus bikin DED," kata Ahok
Ahok menengarai dipakainya konsultan yang mungkin saja abal-abal itu karena ada jalur Korupsi Kolusi Nepotisme. "Saya nggak tahu abal-abal, tapi mungkin ada KKN saya kira," ujar dia.
Dia menuturkan, sebenarnya banyak terminal yang akan direvitalisasi. Namun kini Ahok meminta pembangunan dihentikan terlebih dahulu.
"Kita lagi cari yang bisa bekerjasama dengan swasta atau dengan PT TransJakarta. Kalau yang sudah ada, kita lagi mau pikir bagaimana caranya membongkar, yang mana nih, katanya sama Dishub (Dinas Perhubungan) deh," tuturnya.
Khusus untuk pembangunan Terminal Rawamangun, Ahok memerintahkan anak buahnya untuk menegur pelaksana pembangunan proyek.
"Sama seperti kasus Setu Babakan, waktu itu baru mau kirim tapi sudah diperbaiki. Ya sudahlah, kita baik hati kok orangnya," kata Ahok saat ditanyai soal gugatan kepada konsultan pembangunan Terminal Rawamangun.
Halaman 2 dari 5
