.webp)
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan hasil dari pertemuan ini adalah menindaklanjuti permintaan audit dengan menggelar rapat gabungan, Jumat (29/5) besok. Dalam rapat gabungan ini akan melibatkan Komisi II, Komisi III, BPK, dan pimpinan DPR.
Rapat ini akan menentukan sistem audit yang akan dilakukan BPK terhadap KPU dengan konteks pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
"Apakah audit kinerja, audit keuangan, dan Audit investigasi? Dari tiga audit itu disepakati akan dilakukan rapat gabungan dengan Komisi II dan III," ujar Taufik di lantai 3 Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Taufik menambahkan alasan Komisi III terlibat dalam rapat gabungan karena komisi yang membidangi masalah hukum itu merupakan mitra Polri. Mitra Polri dilibatkan dalam kaitannya dengan pengamanan pilkada.
"Ini atas kondisi diikutsertakan karena mitranya Polri adalah Komisi III. Polri adalah pengaman dari pra, pelaksanaan, pasca. Ini harus terintegratif harus aman," sebutnya.
Ia menjelaskan jika tidak melibatkan Komisi III, maka akan berat terkait pemberian jaminan alokasi pembiayaan keamanan.
"Keamanan harus jelas. Kalau belum ada jaminan alokasi pembiayaan, keamanan kan kasian polisi kita, akan berat. Alokasi biayanya bagaimana? Ya membutuhkan mitra kerja Komisi III," tutur politisi PAN itu.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz yang ditanya soal permintaan audit ini belum bisa berkomentar banyak. "Ya kita belum tahu. Kita belum periksa kan. Jadi saya belum bisa berkomentar mendesak atau tidak. Apakah KPU siap atau tidak siap, apakah kepolisian siap atau tidak. Jadi kan ini dipertaruhkan semuanya. Kalau kita tidak siap lalu dipaksakan semuanya harus," katanya.
Selain Harry, dalam rapat ini BPK diwakili Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan Anggota VII Achsanul Qosasi. Sementara, pimpinan Komisi II diwakili Rambe Kamarul Zaman. Adapun Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mewakili komisi yang dipimpinnya.
(Hardani Triyoga/Ahmad Toriq)
