Pilkada Juni 2005 Butuh Rp 1,3T

Jakarta - Pelaksanaan pilkada langsung di 226 provinsi dan kabupaten/kota pada Juni 2005 diperkirakan membutuhkan dana Rp 1,3 triliun. Dana tersebut berasal dari gabungan APBN dan APBD. Demikian dikatakan Mendagri M Ma'ruf kepada wartawan disela-sela acara rakor gubernur dan muspida seluruh Indonesia di Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (17/2/2005). "Kita hitung-hitung diluar kebutuhan untuk dukungan kamtibmas, dana yang dibutuhkan Rp 1,3 triliun," ujarnya. Dikatakan Ma'ruf, besaran anggaran untuk setiap daerah berbeda. Penghitungannya didasarkan antara lain, jumlah pemilih, pokok-pokok kegiatan, faktor geografi untuk menentukan alat transportasi, jumlah TPS, PPS, PPK dan lainnya. "Tapi pada prinsipnya manajemen keuangan nantinya harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel," katanya.Ditemui secara terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (BPOD) Alfitra Salam mengungkapkan rincian dana itu. Angka Rp 1,3 triliun itu untuk honor pegawai (Rp 443 miliar), barang atau jasa (Rp 389 miliar), operasional (Rp 345 miliar) dan biaya tidak terduga (Rp 73 miliar). Dalam rakor gubernur dan muspida, beberapa daerah telah mengajukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pilkada. Misalnya, Aceh yang membutuhkan Rp 2-6 miliar per kabupaten/kota untuk 17 daerah. Maluku mengajukan dana Rp 10 miliar untuk 3 kabuapten. Kepulauan Riau membutuhkan Rp 53 miliar untuk 2 kabupaten dan 1 provinsi. Jambi membutuhkan Rp 25 miliar untuk 9 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi. Sementara, Jatim membutuhkan Rp 5-30 miliar per kabupaten. (rif/)