Rapat dengan BNPT, Anggota Komisi III Minta Ada Sinergi Berantas Terorisme

Jakarta - Penanganan kasus aksi radikalisme dan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah menjadi fokus dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman. BNPT diminta berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya agar kasus di Poso cepat tertangani.

"Jangan ada anggapan persoalan Poso jadi proyek. Kemarin ada latihan TNI, dan bilang tidak ada jaringan teroris di sana. Ini tidak ada kordinasi. Apa yang dilakukan BNPT dengan deradikalisasinya juga tidak ada kordinasinya dengan Densus," kata anggota F-Hanura Sarifuddin Sudding di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin ini awalnya hanya dihadiri oleh 8 orang anggota. Seiring jalannya rapat, anggota lain pun berdatangan.

Pertanyaan tentang koordinasi BNPT juga diajukan oleh anggota F-NasDem Taufikulhadi. Dia mempertanyakan, sinkronisasi kinerja antara BNPT dan Polri dalam menangani masalah ini.

"Bagaimana sinkronisasi Polri dan BNPT. Pekerjaan polisi di sana memunculkan antipati masyarakat. Karena polisi melakukannya dengan masif saat menggerebeg terduga teroris," ujarnya.

Dalam tanggapannya, Saud Usman mengungkapkan bahwa BNPT sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain dengan para penegak hukum, BNPT juga bersinergi dengan lembaga agama untuk pendekatan persuasif.

"Kami juga kerja sama dengan PBNU, Muhamadiyah, MUI untuk menyebarkan berbagai informasi kita. Kita menggunakan berbagai lembaga," ucap Saud.

Dia berujar penanganan terorisme tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. BNPT berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Densus.

"Jadi Densus dengan kita terus berisnergi dan tidak terpisah. Tapi beda kalau penangkapannya itu Densus," pungkasnya.

(Indah Mutiara Kami/Ahmad Toriq)