MRP Tidak Terlalu Penting

Jakarta - Pejabat Gubernur Irjabar Abraham Octavianus Atururi menilai pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di provinsi hasil pemekaran Papua itu tidak terlalu penting. "Di Irjabar, MRP tidak terlalu penting. Kondisi Irjabar lebih kondusif dibanding Papua. Rakyat Irjabar siap memilih langsung kepala daerahnya, baik bupati maupun gubernur," ujar Bram panggilan akrab Abraham usai pembukaan raker gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2/2005).Namun, lanjut Bram, tidak menutup kemungkinan setelah gubernur definitif dan anggota DPRD terpilih, Irjabar akan memiliki MRP sendiri. Untuk itu, ia akan memantau pelaksanaan MRP di Papua selama 3-5 tahun ke depan. Jika dirasakan ada manfaatnya, lanjut Bram, Irjabar akan membentuk MRP dan sebaliknya. "Itu semua tergantung aspirasi rakyat. Jadi boleh ada, boleh tidak," katanya. Sekadar diketahui, Provinsi Irjabar dibentuk dengan UU 45/1999 sebelum lahirnya UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam UU 21/2001 disebutkan, untuk melaksanakan pilkada, kandidat harus mendapatkan rekomendasi dari MRP. Rekomendasi itu berupa peryataan bahwa yang bersangkutan adalah putra daerah Papua. Ketentuan itu juga berlaku untuk Irjabar yang merupakan provinsi hasil pemekaran Papua karena UU-nya sudah dinyatakan tidak berlaku MK. Sebelum ada UU penggantinya, seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Irjabar mengacu kepada provinsi induk yang diatur dengan UU 21/2001. Menurut Bram, UU 21/2001 dan PP MRP yang merupakan turunannya tidak berlaku di Irjabar. Ia beralasan pembentukan Provinsi Irjabar sebelum UU 21/2001 disahkan. Disinggung kemungkinan terjadinya konflik horisontal jika MRP tidak dibentuk, Bram tidak menampiknya. Namun, ia yakin pelaksanaan pilkada pada Juni nanti akan berlangsung aman dan lancar. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan. (rif/)