.webp)
Pertemuan dihadiri oleh jajaran Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Riyadh serta KJRI Jeddah, perwakilan elemen masyarakat Indonesia di Saudi yang hadir diantaranya FORMIDA, PCI Nahdlatul Ulama, GP Ansor, POSPERTKI, BMI-SA, dan PION.
Dalam pertemuan tersebut, Retno mendapat banyak keluhan dan masukan dari para WNI yang telah lama tinggal di negeri tersebut. Beberapa hal yang ditanyakan oleh elemen masyarakat diantaranya posisi Dubes Riyadh yang hingga saat ini kosong, Call Center Pengaduan, pendampingan hukum terhadap WNI bermasalah, gedung Sekolah Indonesia Jeddah serta human trafficking.
POSPERTKI Saudi Arabia sendiri memberikan 3 saran dan kritik dalam meningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/TKI di luar negeri. Hal itu disampaikan oleh Pembina POSPERTKI yang juga Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat didampingi Ketua Umum POSPERTKI Saudi Arabia, Ramida Muhammad dan Bendahara Umum, Aisyah Mustafa.
"Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, KBRI/KJRI sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, jangan hanya mereformasi sistimnya saja. Tetapi juga harus diimbangi evaluasi dan penyegaran di kalangan staf – staf khususnya tingkat lokal,” sebut Sharief seperti dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (27/5/2015).
Ia menambahkan, kesejahteraan staf–staf KBRI/KJRI perlu diperhatikan, seperti gaji, asuransi kesehatan, sistim gaji dengan ATM, dan pelatihan–pelatihan. Bila kesejahteraannya diperhatikan tentu akan berefek posisitf dalam kinerjanya. Selain itu, lambannya penuntasan kasus–kasus TKI dikarenakan jumlah kasus yang masuk tidak berimbang dengan jumlah staf yang ada di KBRI/KJRI.
Menanggapi hal tersebut, Retno menjelaskan bahwa saat ini ada perubahan di Kemeterian Luar Negeri. Untuk itu, Retno meminta apabila ada staf–staf yang bermasalah agar dilaporkan kepadanya secara mendetail agar dapat dilakukan penindakan. Ia menjamin akan bertindak tegas bila ada staf yang terbukti menyalah gunakan kewenangannya.
Mengenai masalah kesejahteraan staf, Retno mengungkapkan sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut ke menteri terkait. Hanya saja permasalahannya kembali kepada kondisi keuangan negara saat ini. Tetapi poin tersebut selalu disampaikan ke Menteri Keuangan dari waktu ke waktu.
"Kalau saya berbicara dengan Menteri Keuangan, budget Kementerian Luar Negeri termasuk salah satu yang paling kecil. Begitu juga mengenai penambahan staf, ada aturannya atau perbandingan atau index antara homestaff dan lokal staff. Tetapi dari waktu ke waktu kita lakukan survey kepada Perwakilan RI di luar negeri mengenai bobot. Kalau di situ sudah jelas, bobot untuk masalah kekonsuleran akan menjadi prioritas. Oleh karena itu, tenaga di kekonsuleran paling banyak," jelas Retno.
(Nur Khafifah/Andri Haryanto)
